AMBON, Siwalimanews – Sejumlah Kepala Daerah tidak hadir dalam pembahasan kebutu­han infrastruktur dan perhubungan di Maluku bersama pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.

Rapat koordinasi yang berlang­sung di Lantai 6 Kantor Gubernur Ma­luku ini dipimpin langsung Sek­retaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli Le dan dihadiri langsung Wa­kil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw serta para pimpinan lembaga vertikal yang bermitra dengan Komisi V, Senin (19/12) malam.

Pantauan Siwalima, para kepala yang hadir dan menyampaikan lang­sung usulan kebutuhan infra­struktur daerah diantaranya, Walikota Ambon Bodewin Watti­mena, Bupati Maluku Tenggara Ta­her Hanubun, Bupati Buru Selatan, Safitri Malik Solisa, Penjabat Seram Bagian Barat, Andi Candra Sa’adu­ddin dan wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Muin Sogalrey.

Sedangkan untuk kabupaten dan kota lainnya tidak nampak batang hidungnya tetapi diwakili oleh sekretaris daerah dan Kepala Dinas yang berhubungan langsung dengan infrastruktur dan perhu­bungan.

Merespon hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadli Ie mengatakan, mestinya dalam agenda yang penting seperti ini harus dihadiri langsung oleh kepala daerah agar kebutuhan masyarakat dapat disampaikan langsung kepada Komisi V agar diintervensi dengan APBN.

“Sebenarnya atensinya harus hadir dan atensi pak Robert untuk kita saling menghargai cuma kita memang memahami kondisi konektivitas mungkin tidak hadir karena full set,” ujar Sadli.

Sadli pun berharap kepada se­luruh bupati dan walikota agar ketika ada agenda perjuangan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah dapat hadir guna memaksimalkan perjuangan pem­bangunan di Maluku.

Apresiasi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Sao­dah Tethool memberikan apre­siasi kepada pimpinan dan ang­gota Komisi V DPR RI yang berke­sempatan melihat langsung kon­disi terkini persoalan infrastruktur dan perhubungan di Maluku.

Kata Saodah, dalam rangkaian kunjungan Komisi V DPR telah mengunjungi sejumlah tempat di Pulau Ambon dan mendengar ke­luhan masyarakat serta peme­rintah kabupaten dan kota dian­taranya masalah rumah tidak layak huni di Tulehu akibat bencana gempa tahun 2019.

Selain itu, pelabuhan Tulehu juga tidak luput dari pantauan Komisi V DPR dimana berda­sar­kan pantauan ternyata pelayanan di pelabuhan Tulehu telah berjalan maksimal, namun untuk pela­yanan di pelabuhan Yos Sudarso membutuhkan pembenahan.

“Kita memberikan apresiasi kepada komisi V yang sudah melihat persoalan di Maluku dan untuk pelabuhan Tulehu cukup baik, tetapi yang harus ada per­baikan itu pelabuhan Yos Sudarso sebab pelayanan khususnya kapal putih kepada masyatetap, kasihan tidak manusiawi sesuai paparan walikota,” ujar Saodah kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (20/12).

Menurutnya, infrastruktur dan perhubungan di setiap kabupaten dan kota masih menjadi skala prioritas dalam perjuangan, walaupun anggaran tahun 2203 sudah diketok oleh DPR tetapi semua persolaan yang dikeluhkan akan diperjuangkan pada 2024, lagipula perencaan anggaran tahun 2024 dimulai sejak Januari 2023.

Selain itu, dengan kondisi APBD Provinsi Maluku sebesar Rp3,2 triliun tidak akan mampu untuk menuntaskan seluruh persoalan di Maluku makanya Pemerintah Daerah membutuhkan bantuan Pemerintah Pusat.

“Kondisi Maluku dengan APBD Rp3,2 triliun tidak mampu untuk bangun Maluku apalagi letak geografis yang merupakan daerah kepulauan, tidak mampu dengan APBD kalau tidak dibarengi dengan bantuan Pemerintah Pusat, jadi kita optimis Komisi V akan berjuang untuk Maluku,” cetusnya. (S-20)