SIWALIMA.id > Berita
Dewan Dukung Bulog Perkuat Distribusi Pangan
Daerah | Selasa, 30 September 2025 pukul 22:47 WIT

AMBON, Siwalimanews – Komisi II DPRD Maluku me­nggelar rapat dengar pen­dapat bersama Perum Bulog Maluku, di Baileo Rakyat, Karang Panjang, terkait rencana pem­bangunan gudang penam­pung stok pangan di sejum­lah kabupaten/kota di Ma­luku, Senin (29/9).

Ketua Komisi II Irawadi, usai rapat dengar pendapat itu menjelaskan, pembangunan gudang ini, bertujuan untuk memperpendek jalur distri­busi bahan pokok khusus pangan.

“Iya, rencana pembangu­nan gudang di beberapa dae­rah, seperti di MBD dan KKT, ini dilakukan agar penyaluran beras, minyak goreng dan gula bisa lebih dekat ke mas­yarakat. Ini program Bulog ke depan,” tutur Irawadi.

Selain membahas pemba­ngu­nan gudang untuk mem­perkuat distribusi pangan kata Irawadi, DPRD bersama Bulog juga membahas per­soalan penyerapan hasil panen petani yang sempat ditolak oleh Bulog.

Dimana fungsi Bulog sejatinya hanya sebagai operator, sementara seluruh kebijakan yang dilaksanakan Bulog, merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional.

“Nah, dari badan inilah yang mengeluarkan regulasi dan dilak­sanakan oleh Bulog. Maka kalau ada hal-hal teknis terkait pe­nentuan harga, seperti SPHP baik be­rupa gabah kering giling dan lain­nya, itu tetap berjalan pada aturan,” jelas Irawadi.

Ia mengaku, sempat terjadi miss­komunikasi antara petani dengan Bulog terkait harga gabah. Dimana berdasarkan surat edaran Badan Ketahanan Pangan, harga gabah kering giling ditetapkan Rp8 ribu/kg. Namun, dalam praktiknya Bulog sempat menawar dengan harga Rp7.600/kg, sehingga menimbulkan persoalan di lapangan.

“Makanya itu terjadi persoalan tiga minggu lalu, ketika ada transaksi. Padahal sebenarnya itu tidak perlu dinegosiasikan lagi, karena harga sudah ditetapkan pemerintah. Tapi sekarang harga kembali normal,” ungkap Irawadi.

Sementara ketika disinggung me­ngenai rencana Komisi II untuk melakukan pengawasan langsung ke wilayah atau fasilitas Bulog, Irawadi menyebutkan hal tersebut akan di­sesuaikan dengan kondisi anggaran.

“Anggaran lagi kosong, jadi kemungkinan tidak dilaksanakan,” tandas Irawadi. (S-26)

BERITA TERKAIT