AMBON, Siwalimanews – Polemik ijazah ratusan lulusan Politeknik Negeri Ambon (Polnam) kampus program di luar domisili (PDD) Masohi, akhirnya mendapat atensi serius DPRD Maluku.

Pasalnya, DPRD melalui Komisi IV telah  menjadwalkan untuk menggelar rapat dengar pendapat sekaligus meminta klarifikasi dari pihak Politeknik Negeri Ambon terkait polemik tersebut pada, Sabtu (4/10).

Rapat ini digelar, buntut dari aspirasi 300-an lulusan PDD Masohi yang hingga kini belum juga menerima ijazah, meski telah menuntaskan seluruh kewajiban akademik dan administrasi. Kondisi ini membuat banyak lulusan kesulitan mencari kerja, termasuk mendaftar sebagai ASN.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saudah Tethool mengaku, persoalan tersebut sudah terlalu lama dibiarkan dan harus segera diselesaikan pihak kampus.

“Kita sudag layangkan panggilan untuk besok, Sabtu (4/10) Komisi IV akan duduk bersama dengan Politeknik Negeri Ambon untuk minta penjelasan terkait belum terbitnya ijazah adik-adik lulusan PDD Masohi. Ini menyangkut hak mahasiswa yang tidak boleh ditunda-tunda lagi,” tegas Saudah kepada Siwalimanews di Baileo Rakyat Karang Pajang, Jumat (3/10).

Menurutnya, DPRD berkepentingan memastikan agar mahasiswa tidak dirugikan dalam proses penyelesaian studi mereka.

“Ini soal masa depan anak-anak kita. Mereka sudah menyelesaikan kewajiban kuliah, maka kampus wajib segera menerbitkan ijazah agar mereka bisa melanjutkan langkah mereka, termasuk mencari pekerjaan,” tandas Saudah.

Desak Polnam

Sebelumnya, anggota DPRD Maluku dapil Maluku Tengah Alhidayat Wajo, mendesak Politeknik Negeri Ambon segera merealisasikan penerbitan ijazah bagi 300-an mahasiswa lulusan PDD Masohi.

Desakan ini muncul setelah sejumlah mahasiswa mendatangi dirinya di Kantor DPRD Maluku untuk mengeluhkan nasib mereka yang sudah bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian.

“Adik-adik mahasiswa ini sudah datang langsung ke DPRD untuk menyampaikan keluhan mereka. Mereka sudah menyelesaikan semua kewajiban kuliah, tapi sampai hari ini belum juga terima ijazah,” ungkap Wajo, Jumat (3/10).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kampus tidak punya alasan lagi untuk menunda penerbitan ijazah, sebab mahasiswa telah menyelesaikan studi sesuai aturan.

“Ini soal masa depan anak-anak kita. Kalau ijazah tidak ada, mereka sulit melamar kerja, bahkan ikut seleksi ASN pun terhambat. Jadi Polnam harus segera menyelesaikan ini,” tegasnya.

Wajo memastikan akan mengawal aspirasi tersebut hingga tuntas. Ia juga menegaskan, pihaknya tidak segan mendorong DPRD memanggil Polnam jika persoalan ini tidak segera diatasi.

“DPRD akan bertindak bila kampus terus berlarut-larut. Kami ingin kepastian agar mahasiswa tidak dirugikan lebih jauh,” pungkasnya.(S-26)