Satu per satu siswa menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis, sebelumnya sebanyak 30 siswa SMP Negeri Tepa, Kabupaten Maluku Barat Daya, keracunan setelah mengkonsumsi makanan MBG pada Kamis (11/9).
Seminggu kemudian, 17 siswa SDN 19 Tual Juga keracunan pada Kamis (18/9). Ironisnya, sehari kemudian, 16 siswa SD Inpres Passo, Ambon, ikut mengalami hal serupa pada Jumat (19/9) dan terakhir 231 siswa TK, SD dan SMA Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami keracunan.
Dengan demikian di Maluku 4 wilayah sudah alami kondisi keracunan, sampai akhirnya pemda menetapkan beberapa daerah sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
KLB ini ditandai dengan banyaknya korban yang mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Pemerintah menanggapi KLB ini dengan menetapkan status khusus, meninjau kembali sistem, dan melakukan penanganan cepat serta evaluasi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Akibatnya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mengambil kebijakan menutup sementara dapur Makan Bergizi Gratis.
Kebijakan tersebut dilakukan buntut dari ratusan siswa tingkat TK, SD dan SMA di Kecamatan Kairatu mengalami keracunan usai menyantap MBG.
Penutupan dapur MBG di wilayah SBB sementara dihentikan, karena pemerintah daerah akan melakukan evaluasi, dan dapur MBG harus memiliki sertifikasi layak higenis.
Menutup sementara dapur MBG merupakan langkah tepat yang dilakukan tetapi perlu juga dilakukan evaluasi sehingga tidak terjadi kasus serupa.
Terjadinya siswa keracunan massal di Kabupaten SBB ini karena adanya tingkat koordinasi sangat lemah. Sehingga pemda akan memperkuat lagi koordinasi agar kedepan tidak lagi terjadi hal serupa. Sebab persyaratan utama dari Dinas Kesehatan untuk semua dapur MBG salah satunya harus memiliki serifikat higenis.
Pemkab SBB harus meningkatkan pengawasan pada dapur penyedia makanan untuk proram Makan Bergizi Gratis (MBG). Keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas penyediaan bahan dan kebersihan proses distribusi.
Kasus keracunanan massal yang terjadi di SBB, menjadi tamparan bagi pemda yang dinilai gagal mengawasi distribusi MBG, memperhatikan higenis dan bekerja harus sesuai dengan SOP, sehingga insiden keracunan yang terjadi tidak terulang lagi.
Skema penyaluran MBG perlu dievaluasi total dan diusulkan agar anggaran langsung diberikan kepada orang tua siswa untuk mengolah makanan sendiri sesuai standar gizi.
Peristiwa ini bukan hanya menimbulkan keresahan orang tua, pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh. Memastikan pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi langsung terhadap dapur-dapur penyedia MBG.
angkaian kasus ini menunjukkan lemahnya kontrol atas kualitas makanan yang disajikan. Padahal, MBG seharusnya menjadi program unggulan untuk meningkatkan gizi siswa, bukan ancaman kesehatan.
Kini publik menanti langkah nyata pemerintah daerah maupun pusat. Apakah empat kasus beruntun ini akan dijadikan momentum memperbaiki tata kelola program MBG, atau sekadar masuk dalam deretan insiden tanpa solusi berarti.
Kita berharap, tidak ada lagi kejadian keracunan massal yang sama pada kabupaten lainnya di Maluku. dan pemda sudah harus melakukan langkah antisipasi. (*)
