LAGI Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai masalah. Tak hanya di MBD, Tual, dan Kota Ambon, dan Kairatu kini juga terjadi di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)
Tercatat delapan siswa SD Negeri 2 Piru, Kabupaten SBB harus mendapatkan perawatan medis Puskesmas Piru, Jumat (14/11) setelah mengkonsumsi menu MBG.
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.00 WIT, dimana para siswa diketahui mengalami gejala mual, pusing, hingga muntah-muntah tak lama setelah menyantap menu MBG, berupa telur dan sayur yang diduga sudah tidak layak dikonsumsi.
Salah satu Guru SDN 2 Piru, Agustina Huwae mengungkapkan, keluhan para siswa muncul hampir bersamaan, sehingga membuat para guru panik.
Insiden ini kembali memicu kekhawatiran pihak sekolah. Mereka menilai kejadian berulang ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama terkait pengawasan dapur penyedia MBG..
Para siswa saat dibawah ke Puskesmas Piru, langsung ditangani oleh dokter dan para medis secara intensif, dan sekitar pukul 12.31 WIT, seluruh siswa sudah dalam penanganan tenaga medis.
Bahkan, kondisi mereka berangsur membaik dan beberapa diantaranya telah diizinkan pulang siang itu. Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia telah menghadapi beberapa masalah serius pada tahun 2025. Permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah kasus keracunan massal, dugaan korupsi, serta tunggakan pembayaran kepada mitra pelaksana.
Isu-isu utama seputar program MBG mencakup kasus keracunan makanan dimana pada akhir September dan awal Oktober 2025, dilaporkan ribuan siswa mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu MBG. Kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan bahwa mayoritas dapur (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) yang terlibat dalam insiden tersebut bermasalah, banyak di antaranya belum beroperasi selama satu bulan dan tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penutupan sementara SPPG yang bermasalah untuk dievaluasi dan diinvestigasi.
Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan program, termasuk laporan fiktif dan pembelian bahan makanan berkualitas rendah.
BGN juga menemukan ketidakpatuhan terhadap prosedur dan pedoman teknis yang ditetapkan.
Kasus dugaan penggelapan dana juga mencuat, di mana seorang mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (Yayasan MBG) terkait dugaan penggelapan dana hampir Rp1 miliar pada April 2025.
Masalah tunggakan pembayaran, Dimana beberapa pengusaha mitra yang memasok makanan untuk program MBG mengeluhkan pembayaran yang tertunda berbulan-bulan, sehingga operasional dapur terpaksa dihentikan, karena modal yang dikeluarkan oleh para mitra belum dibayarkan, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.
Anggota DPR dan berbagai pihak lainnya mendesak agar program ini dievaluasi secara menyeluruh setelah delapan bulan berjalan.
Kurangnya dasar hukum yang kuat dan pengawasan yang lemah juga menjadi kekhawatiran yang disuarakan.
Meskipun menghadapi berbagai masalah ini, pemerintah melalui BGN menyatakan bahwa biaya pengobatan dan pemulihan bagi korban keracunan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Pihak berwenang juga telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah yang ada, seperti memperketat persyaratan SPPG dan melakukan verifikasi ulang.
MBG yang bermasalah ini tentunya jauh dari harapan sebelumnya yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita, sehingga mengurangi masalah malnutrisi dan stunting.
Program ini juga diharapkan dapat menggerakan ekonomi lokal dengan melibatkan petani dan UMKM setempat serta menjadi investasi sosial jangka panjang untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. (*)
