AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon menyelenggarakan penguatan literasi nilai-nilai Pancasila bagi aparatur sipil negara dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri, jajaran Direktorat Jenderal serta instansi pemerintahan daerah, Kamis (19/4).
Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai II Ruang Vlissingen Balai Kota Ambon, dengan tujuan menanamkan dan memperdalam pemahaman mengenai dasar negara sebagai landasan menjaga persatuan, kesatuan, serta keutuhan NKRI ditengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette pada kesempatan itu mengaku, pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan sejatinya telah mulai ditanamkan sejak masa pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi. Karena itu, nilai-nilai tersebut harus terus dipelihara agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
Menurutnya, penguatan nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membangun karakter dan pola pikir seluruh elemen bangsa.
“Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman agar kita senantiasa menjaga keutuhan dan kemuliaan bangsa dari segala hal yang dapat menimbulkan perpecahan maupun dampak negatif lainnya,” ujar Sapulette.
Sapulette juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan dengan penuh perhatian. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga mampu membawa perubahan positif dalam pola kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan sejumlah pesan penting kepada aparatur negara, antara lain, setiap penyelenggara pemerintahan wajib menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam setiap tindakan maupun kebijakan.
Selain itu, birokrasi harus beretika, berintegritas, jujur, memegang amanah, taat aturan, serta menjauhi segala bentuk penyimpangan.
Ia juga mengingatkan, bahwa setiap pekerjaan bukan hanya menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Kemudian dalam memberikan pelayanan, aparatur negara harus memiliki empati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan bersikap adil tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.
“Sikap diskriminatif, penyebaran berita bohong, fitnah, serta penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab harus dihindari,” tandas Sapulette.
Selain itu kata Sapulette, birokrasi juga dituntut tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan serta membangun semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas.
Pelayanan publik, harus diberikan secara merata, mudah diakses, tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan masyarakat sehingga setiap warga negara memperoleh haknya secara layak sesuai ketentuan.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, akan dilaksanakan pula aksi nyata berupa penanaman bibit pohon. Langkah ini menjadi wujud kepedulian terhadap lingkungan sekaligus simbol bahwa nilai-nilai luhur yang ditanamkan diharapkan terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
Meski diikuti sekitar 150 peserta, kegiatan serupa dinilai masih perlu diperluas pelaksanaannya, termasuk di wilayah pedalaman seperti Desa Siwak yang juga membutuhkan perhatian terhadap penghijauan dan penguatan wawasan kebangsaan.
“Saya harap, seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh agar materi yang disampaikan dapat menjadi bekal dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” tegas sekot.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kinerja aparatur serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga keberadaan aparatur negara benar-benar dirasakan manfaatnya bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.(Mg-1)
