Musyawarah Daerah (Musda) X Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Ambon mengalami penundaan hingga waktu yang belum ditentukan. Padahal proses Musda awal-awalnya berjalan aman sesuai dengan mekanisme partai.
Namun tiba-tiba pelaksanaan Musda tersebut dihentikan oleh DPD I Golkar Maluku dengan alasan bahwa diperintahkan Ketua Umum DPP.
Keputusan mendadak itu langsung menyulut reaksi keras dari para kader. Mereka mempertanyakan dasar skors yang dinilai janggal, terlebih lagi musda sementara berjalan normal dan memasuki tahap krusial.
Selain itu, hingga batas akhir pendaftaran bakal calon, hanya Steven Risakotta yang mengambil, sekaligus mengembalikan formulir pendaftaran. panitia tetap menjalankan seluruh tahapan sesuai agenda yang telah ditetapkan, meskipun hanya terdapat satu bakal calon.
Penundaan Musyawarah Daerah X Partai Golkar Kota Ambon, diduga berkaitan dengan kepentingan politik orang tertentu
Dugaan ini disampaikan sejumlah pimpinan cabang partai berlambang pohon Beringin itu yang tidak setuju karena diduga isu adanya dorongan kepada figur tertentu untuk menjadi ketua dan itu bukan sekadar rumor.
Para pimpinan cabang ini berharap, dinamika internal ini dapat diselesaikan secara demokratis dan musda akan kembali dilanjutkan sesuai mekanisme partai.
Penundaan Musda Golkar Kota Ambon ini diduga kuat dipengaruhi dinamika internal partai, terutama terkait belum adanya kesepahaman antara struktur daerah dan pusat.
Dalam sistem kekuasaan partai politik, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memiliki kewenangan besar sehingga keputusan strategis di daerah sangat bergantung pada restu pusat.
Diduga terdapat perbedaan pandangan di internal partai, baik menyangkut mekanisme Musda maupun dinamika faksionalisasi di tingkat bawah. Atau mungkin DPP Partai Golkar Maluku memandang perlu ada kader partai yang mampu memimpin partai berlambang pohon beringin ini ditingkat Kota Ambon, sehingga DPP memandang perlu ada kader yang kuat dan berpengaruh serta memiliki kekuatan untuk bisa memenangkan Golkar di Kota Ambon.
Hal ini wajar, karena Golkar pernah memimpin di DPRD Kota Ambon, sehingga ambisi untuk kembali memimpin lembaga legislatif itu justru menjadi syarat utama, sehingga intevensi DPP itu terjadi.
Secara hirahis keputusan tertinggi dalam partai politik berada ditingkat DPP, begitu juga yang terjadi di partai Golkar. Sehingga wajar jika kemudian DPP melakukan intervensi dengan menunda pelaksanaan Musda.
Mungkinkah ada calon lain yang bakal ditentukan DPP atau DPD Golkar Maluku? yang pasti publik menunggu strategis politik yang akan dimainkan DPP dan DPD Maluku dalam pelaksanaan Musda Golkar Kota Ambon.
Kewenangan sepenuhnya ada ditangan DPP, dan publik bahkan mungkin kader-kader Golkar di tingkat Kota Ambon sifatnya menunggu. Siapakah yang akan ditentukan?(*)
