AMBON, Siwalima.id - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, terus mendorong adanya kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, guna mengoptimalkan potensi daerah.
Hal ini disampaikan Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud saat membuka Focus Group Discussion dengan tema Memperkuat Ekosistem Orange Economy, Integrasi Sektor Pertanian Maritim dan Ekonomi Kreatif Sebagai Pilar Pertumbuhan Regional yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Rabu (3/6).
APPSI kata Rudi, memiliki peranan strategis sebagai wadah kerja sama pemerintah provinsi serta menjadi jembatan komunikasi antara pemda dan pempus.
Disamping itu, APPSI juga memikirkan peran strategis dalam memfasilitasi koordinasi antar provinsi untuk merumuskan solusi atas berbagai permasalahan di daerah guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
“Pembangunan ekonomi regional saat ini, tengah menghadapi tantangan global yang semakin kompleks karena dihadapkan pada perlambatan ekonomi dunia, perubahan iklim, disrupsi teknologi, hingga ketidakpastian rantai pasok global,” ucap Rudi.
Namun di tengah tantangan ini kata Rudi, sektor pertanian, maritim dan ekonomi kreatif tetap berdiri tegak menjadi sektor strategis yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Data BPS mencatat bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen dan membuktikan bahwa potensi domestik kita sangat tangguh.
“APPSI memandang perlu adanya kolaborasi strategis dalam mengoptimalkan potensi daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Rudi.
APPSI kata Rudi, menemukan sejumlah catatan penting dan aspirasi krusial dari daerah, diantaranya mayoritas pemerintah provinsi menyampaikan adanya tantangan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang berdampak pada terbatasnya ruang fiskal dan kewenangan daerah.
Dari sisi sektor kelautan dan perikanan, dimana sektor ini menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan pengelolaan wilayah laut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hilirisasi dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun terdapat persoalan yang mendasar dialami pemprov terkait pengelolaan ruang laut 0-12 mil yang belum sinkron antara Undang-Undang Nomor 23 tTahun 2014 dengan kebijakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Sedangkan pada sektor pertanian, pemprov melihat adanya dorongan agar penguatan hilirisasi dan tata kelola rantai pasok yang harus diperbaiki agar nilai tambah sektor pertanian dapat dirasakan lebih merata oleh petani.
"Daerah juga menyoroti semakin kuatnya sentralisasi program pertanian ke pusat yang menarik kegiatan dan anggaran dari daerah, sementara di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tantangan terbesar yang masih dihadapi daerah adalah pada ranah peningkatan kualitas SDM, pemasaran digital dan akses permodalan bagi para pelaku ekonomi kreatif daerah," ujar Rudi.
Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia kata Rudi, tentu menaruh harapan besar agar APPSI dapat menjadi wadah perjuangan bersama dalam menyuarakan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat.
Karenanya melalui forum FGD ini, APPSI ingin merumuskan rekomendasi kebijakan strategis bagi pengembangan ekonomi regional termasuk memastikan integrasi sektor pertanian, maritim dan ekonomi kreatif tidak hanya sebatas konsep, melainkan menjadi pilar nyata yang menyejahterakan rakyat di daerah.
“Mari kita jadikan ruang FGD sebagai momentum untuk menghasilkan pemikiran yang transformatif dengan mengidentifikasi masalah yang ada dan rumuskan solusi strategis secara bersama-sama,” ajak Rudi.
Rudi juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa beserta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Maluku yang karena telah menjadi tuan rumah FGD.(S-20)
