KETUA DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, mengkritik kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai belum berimbang dan cenderung membebani daerah.
Menurutnya, langkah efisiensi memang perlu dilakukan, namun harus disertai komitmen yang sama dari pemerintah pusat, bukan hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Kita minta harus dikoordinasikan dengan baik. Jangan hanya daerah yang diminta efisiensi, pusat juga harus melakukan hal yang sama,” tegasnya, kepada Siwalima, di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (27/4).
Benhur bahkan mendorong pemerintah pusat untuk melakukan pembenahan internal secara serius, termasuk mengevaluasi lembaga-lembaga yang dinilai tidak efektif.
“Pemerintah pusat juga harus mengefisiensi diri, termasuk memangkas lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat,” ujarnya.
Ia berharap,l kebijakan efisiensi yang dilakukan secara menyeluruh dapat membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi daerah, sehingga pembangunan di Maluku bisa berjalan lebih optimal.
“Kalau dilakukan berimbang, maka daerah juga bisa lebih leluasa menjalankan program pembangunan untuk masyarakat,” tandasnya.(S-26)
