AMBON, Siwalima.id - Bank Maluku-Malut bersama Pemprov Maluku menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman terkait kerja sama sistem perbankan digital.
Kerja sama yang ditandatangani Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Direktur Utama Bank Maluku-Malut, Syahrisal Imbar ini, guna berkolaborasi dalam mencegah kebocoran penerimaan daerah.
Penandatanganan Mou itu, berlangsung di ruang rapat gubernur, Selasa (26/5) yang dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara pihak Bank Maluku Malut dan Badan Pendapatan Daerah Maluku.
Direktur Utama Bank Maluku-Malut Syahrisal Imbar menjelaskan, sistem perbankan digital merupakan salah satu terobosan yang ditempuh Pemprov Maluku dibawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa.
Pasalnya, gubernur menaruh perhatian serius terhadap sistem penerimaan daerah yang selama ini ternyata terjadi kebocoran yang berdampak pada belum optimalnya pendapatan daerah.
“Kita harus bersyukur memiliki seorang gubernur seperti pak Hendrik sebab beliau terus berupaya untuk memastikan setiap penerimaan daerah terkontrol dan tidak terjadi kebocoran yang merugikan daerah,” ucap Syahrisal.
Komitmen gubernur ini kata Syahrisal, tentu menjadi angin segar bagi Bank Maluku-Malut dalam upaya memastikan setiap rupiah yang bersumber dari pajak dan retribusi harus dapat dipertanggung jawabkan.
Penerimaan daerah yang optimal tentu akan berdampak pada proses pembangunan, artinya muara dari upaya penerapan sistem perbankan digital harus kembali dan dirasakan masyarakat di Maluku.
“Sebagai Direktur Utama Bank Maluku-Malut kami menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku atas dukungan terhadap percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah ini,” tandas Syahrisal.
Ia menjelaskan, kerja sama serupa sebelumnya telah diterapkan di sejumlah kabupaten/kota di Maluku maupun Maluku Utara sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui sistem digital.
Digitalisasi ini akan lebih memaksimalkan penerimaan daerah, sekaligus mencegah kebocoran, karenanya Bank Maluku-Malut siap mendukung seluruh pemerintah daerah dalam meningkatkan digitalisasi transaks.
Penerapan sistem perbankan digital juga akan dilakukan terhadap implementasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dalam waktu dekat akan segera dijalankan bersama pemerintah daerah.
“Saya optimistis dibawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa, Provinsi Maluku akan semakin maju dalam penerapan sistem digital dan mampu menjadi salah satu daerah percontohan digitalisasi nasional,” ujar Syahrisal.
Sementara itu, Kepala Bapenda Maluku Djalaludin Salampessy menjelaskan, penandatanganan MoU dan PKS ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor pendapatan daerah.
“MoU ini berisi komitmen pemerintah daerah dalam digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya sektor pendapatan, serta pengembangan langkah-langkah strategis untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi tersebut mencakup sistem pajak, retribusi daerah, hingga sumber pendapatan lainnya guna menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
“Ini juga menjadi bagian dari komitmen pak gubernur untuk mendorong kemajuan Maluku melalui transformasi digital di sektor perbankan dan pendapatan daerah agar lebih transparan, akuntabel, serta mampu memberikan dukungan kuat bagi pembangunan Maluku,” tambahnya.(S-20)
