AMBON, Siwalimanews – Ketua IDI Wilayah Maluku, Saleh Tualeka memastikan sampai saat ini pendistribusian dokter spe­sialis belum merata.

Hampir semua kabupaten kota sudah memiliki dokter spesialis, namun jumlah dan ketersedia­annya masih timpang.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama antara pengurus wilayah, cabang, hingga pemangku kebi­jakan di daerah,” katanya usai dilantik ber­sama dengan pengu­rus IDI di salah satu hotel di Ambon, Sabtu (4/10).

Ia mengaku IDI Maluku juga men­dorong pemenuhan fasilitas penun­jang pelayanan medis agar memu­dahkan kerja bagi para medis.

Selain itu, ketersediaan unit tes cepat molekuler (TCM) di beberapa daerah yang belum maksimal diman­faatkan.

“Ini aspirasi yang harus kami sampaikan ke manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah. Fasili­tas kesehatan harus didu­kung sarana memadai agar pela­yanan berjalan optimal,” ingatnya.

Untuk itu ia mengingatkan ke­pada seluruh pengurus termasuk peran dokter baru untuk menjaga mutu prakteknya serta mendukung akreditasi fasilitas kesehatan di Maluku.

“Tantangan kita adalah memas­tikan layanan kesehatan memenu­hi standar, baik di rumah sakit mau­pun puskesmas. Itu bagian dari tanggung jawab profesi,” te­gasnya.

Masih dalam sambutan, ia berharap kepada seluruh dokter untuk dalam menjaga marwah profesi kedokteran.

“Independensi PDPI akan tetap terjaga. Rumah besar ini akan sejalan dengan keputusan peme­rintah, tanpa mengurangi peran kami sebagai organisasi profesi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi dokter saat ini, terutama dalam peningkatan kompetensi di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Olehnya para dokter umum di Maluku untuk tidak berhenti belajar.

“Jangan hanya puas dengan kompetensi yang ada. Masyarakat akan semakin menuntut pelayanan yang berkualitas, sehingga dokter harus terus meningkatkan diri,” katanya.

Selain kompetensi, ia menekan­kan pentingnya menjunjung tinggi kode etik kedokteran dalam setiap praktik.

Ia menilai, profesionalisme dokter tidak hanya ditentukan oleh kemampuan medis, tetapi juga sikap etis dalam menjadi mitra pemerintah daerah dan masya­rakat. (S-25)