AMBON, Siwalima.id - Penyaluran Makanan Bergizi Gratis atau MBG yang dikelola melalui dapur Ahusen I dan Ahusen II, telah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.
Pasalnya, program MBG yang merupakan program prioritas Presiden, Prabowo Subianto terus berjalan di sekolah-sekolah di Kota Ambon dengan pengawasan ketat terhadap keamanan, higienitas, dan kualitas makanan hingga ke penerima manfaat.
Hal tersebut disampaikan Perwakilan Mitra MBG, Prio Maharaja dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima.id Selasa (3/2), terkait mekanisme penyaluran MBG ke 14 sekolah mitra tingkat SMP dan SMA di Kota Ambon.
Menurutnya, seluruh makanan MBG yang diproduksi telah melalui proses pengawasan higienitas yang berlapis sebelum didistribusikan ke setiap sekolah penerima manfaat dari program ini.
“Setiap makanan sebelum dipacking ke dalam ompreng terlebih dahulu diuji dan dicicipi oleh chef, Kepala SPPG, serta ahli gizi. Seluruh SPPG telah berstandar dan memiliki kompetensi sesuai ketentuan,” jelas Prio.
Selain itu, kata Prio, seluruh bahan baku yang digunakan, dipastikan berada dalam kondisi bersih, aman, bebas dari hama, serta memiliki tanggal kedaluwarsa yang masih panjang, sehingga risiko kerusakan bahan dapat dihindari sejak awal proses produksi.
Tanggung jawab operasional dapur MBG dijalankan oleh pihak mitra, sementara pengawasan dapur berada dibawah koordinasi Kepala SPPG, dengan demikian, seluruh alur kerja dimonitor secara menyeluruh oleh SPPG hingga pemerintah.
Sedangkan terkait mekanisme penanganan jika ditemukan makanan yang kurang layak, ia menegaskan, pihak sekolah melalui PIC (Person in Charge) dapat langsung melaporkan kepada SPPG dan mitra untuk dilakukan evaluasi dan dicari solusi bersama dengan pihak sekolah.
“Setiap laporan akan kami tindak lanjuti dengan cepat melalui koordinasi bersama sekolah agar permasalahan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat,” tandas Prio.
Prio mengaku, seluruh sekolah mitra telah memiliki MoU resmi dengan Kepala SPPG, dan pihak mitra berkomitmen penuh, untuk menjalankan seluruh tanggung jawab yang tertuang dalam perjanjian tersebut.
Sementara itu, Kepala SPPG Dapur MBG Ahusen I, Riviandri A Sitaniapessy dan Kepala SPPG Dapur MBG Ahusen II, Rizaldi H. Tomu, menambahkan, MBG merupakan program pemerintah yang dijalankan dengan sistem pengawasan berlapis.
“Kami bekerja sesuai struktur organisasi dan SOP di setiap divisi. Monitoring dilakukan sejak proses persiapan, memasak, hingga makanan diterima di sekolah,” ujar keduanya.
Setiap sekolah menurut mereka, memiliki PIC yang bertugas mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Apabila ditemukan makanan yang kurang layak, PIC wajib segera melapor agar makanan tersebut tidak dikonsumsi oleh siswa.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan KLB (Kejadian Luar Biasa). Setiap laporan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” ucap keduanya.
Selain itu, MBG memiliki batas ketahanan maksimal enam jam. Oleh karena itu, sistem produksi dilakukan dengan pembagian dua shift memasak untuk sekolah pagi dan siang. Setiap menu yang diolah juga diambil sampelnya sebagai bagian dari kontrol kualitas.
Pasalnya, program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi siswa, tetapi juga berperan dalam menggerakkan perekonomian lokal. Program ini melibatkan UMKM, petani, peternak, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
“Kami menyadari bahwa menjalankan program sebesar ini tidaklah mudah. Dengan keterlibatan sekitar 47 relawan di setiap dapur MBG, tentu terdapat banyak penyesuaian, pembenahan sistem kerja, serta proses pembelajaran di lapangan. Namun kami berkomitmen untuk terus bekerja dengan hati, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan menjaga amanah program Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian negara kepada generasi penerus bangsa, menuju Indonesia Emas,” tutup keduanya.(S-06)
