KALAU mau menilai maju tidaknya sistem kese­hatan sebuah negara, lihatlah bagaimana kese­jahteraan tenaga medis, terutama dokter, di negara tersebut. Kalau dokternya tidak sejahtera, jangan percaya sistem kesehatannya baik dan maju.

Sistem kesehatan yang kuat tidak pernah berdiri sendiri. Ia bertumpu pada beberapa pilar utama. Salah satu di antaranya, yang paling sering diabaikan, ialah kesejahteraan tenaga medis, terutama dokter.

Negara bisa mengeklaim sistem kesehatannya hebat dan berbicara panjang lebar tentang tek­no­logi, rumah sakit modern, atau kebijakan kese­ha­tan publik. Namun, jika tenaga medis tidak hidup la­yak, klaim itu menjadi void. Seolah suara berde­ngung pada ruang hampa. Tanpa dokter sejahtera, sistem kesehatan pasti tidak baik-baik saja. Ia akan mengalami perapuhan dari dalam. Ini aksioma.

Coba lihat negara-negara dengan sistem kesehatan maju seperti Britania Raya, Amerika Serikat, dan Kanada. Di negara-negara tersebut, dokter termasuk kelompok profesi dengan pendapatan tinggi. Mereka sejahtera. Di Inggris, dokter umum (GP) memiliki rata-rata pendapatan sekitar £60.000–£90.000 per tahun (sekitar Rp1,2 miliar–Rp1,8 miliar), sementara spesialis bisa mencapai lebih dari £100.000.

Di Amerika Serikat, rata-rata pendapatan dokter jauh lebih tinggi, berkisar US$200.000 hingga US$350.000 per tahun (sekitar Rp3 miliar–Rp5 miliar), bahkan lebih untuk beberapa spesialisasi. Di Kanada, dokter umum bisa memperoleh sekitar CAD150.000–CAD250.000 per tahun (sekitar Rp1,7 miliar–Rp2,8 miliar), sementara spesialis bisa mencapai lebih dari CAD300.000.

Angka-angka ini bukan sekadar hitungan matematis atau soal ‘tinggi atau rendahnya gaji’. Ini mencerminkan cara sebuah negara memandang profesi dokter. Negara hebat selalu melihat dokter sebagai profesi strategis yang harus dijaga kualitas hidupnya agar mampu memberikan pelayanan optimal.

Logikanya sederhana—dan sangat rasional. Jika dokter tidak sejahtera, bagaimana mungkin ia dapat bekerja dengan fokus, tenang, dan optimal? Pelayanan kesehatan bukan pekerjaan mekanis. Ia membutuhkan konsentrasi tinggi, empati, pengambilan keputusan cepat, dan tanggung jawab yang sangat besar. Semua itu tidak bisa berjalan baik jika dokter berada dalam tekanan ekonomi.

Sebaliknya, jika pendapatan dokter rendah, yang terjadi ialah fragmentasi fokus. Dokter akan men­cari sumber penghasilan tambahan—mengambil sif berlebihan, bekerja di banyak fasilitas, bahkan mencari pekerjaan di luar bidangnya.

Dalam beberapa kasus ekstrem, kita mendengar dokter menjadi pengemudi ojek online atau melakukan pekerjaan nonmedis lainnya. Ini bukan soal ‘rendah hati’ atau ‘fleksibilitas profesi’, tetapi tanda bahwa sistem telah gagal menyediakan kehidupan layak bagi tenaga medisnya.

Masalah kesejahteraan dokter merupakan isu serius di negeri ini. Ada persepsi bahwa dokter adalah profesi yang pasti sejahtera dan semua dokter pasti pendapatannya besar. Persepsi ini benar untuk sebagian kecil kelompok, terutama dokter spesialis yang sudah mapan. Data lebih luas memperlihatkan gambaran lebih kompleks dan cenderung memprihatinkan.

Indonesia memiliki 175.000 dokter. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 56.000 yang merupakan dokter spesialis. Artinya, hampir 120.000 dokter—sekitar 70%—adalah dokter umum. Dan, di sinilah letak masalah utama. Wajah kesejahteraan dokter Indonesia sebenarnya tecermin pada dokter umum, bukan pada spesialis.

Ada survei dokter umum yang menunjukkan lebih 25% dokter tidak memperoleh penghasilan di atas Rp3 juta dan lebih 90% dokter tidak memperoleh penghasilan di atas Rp12,5 juta. Angka ini jelas tidak sebanding dengan investasi pendidikan yang mereka jalani, yakni 6-7 tahun pendidikan kedokteran, dengan sistem yang sangat ketat. Belum lagi biaya yang sangat besar.

Lebih dari itu, tuntutan profesi dokter juga tidak ringan. Mereka harus memberikan pelayanan maksimal, menghindari kesalahan sekecil apa pun, mengikuti pendidikan berkelanjutan (SKP), serta menghadapi tekanan hukum dan sosial yang tinggi. Salah sedikit langsung dikecam, dikucilkan atau bahkan dilaporkan ke polisi.

Kondisi ironis ini juga terjadi pada dokter internship atau dokter magang. Program internship yang seharusnya menjadi fase transisi profesional justru menjadi fase eksploitasi terselubung. Banyak di antara dokter internship yang harus bekerja melebihi batas kerja maksimal dengan kompensasi libur minimal.

Gaji dokter internship di kota saat ini sekitar Rp3,2 juta per bulan. Nilai ini setara atau bahkan di bawah upah minimum di banyak daerah. Padahal mereka sudah menyandang gelar dokter dan memiliki tanggung jawab klinis langsung terhadap pasien.

Sebagai perbandingan, 30 tahun lalu dokter PTT di daerah perkotaan menerima gaji Rp1,8 juta per bulan. Secara nominal, memang terjadi kenaikan saat ini. Namun, jika dibandingkan dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup, peningkatan tersebut sangat jauh dari signifikan. Harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya hidup secara umum telah meningkat berkali-kali lipat ketimbang 30 tahun lalu. Artinya, secara riil, daya beli dokter justru stagnan atau bahkan menurun. Mereka digaji seadanya. Bahkan faktor inflasi pun tidak dipertimbangkan dalam penggajian mereka.

Lebih memprihatinkan lagi, ada laporan bahwa beberapa dokter dibayar hanya sekitar Rp100.000 per hari. Pendapatan tukang parkir bisa lebih tinggi daripada itu. Ini bukan hanya tidak layak, tetapi menjadi bentuk devaluasi profesi. Pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin profesi dengan tanggung jawab sebesar dokter dihargai sedemikian rendah?

SOLUSI KONTRADIKTIF

Anehnya, kebijakan pemerintah justru berjalan ke arah yang kontradiktif dengan konteks real ini. Di satu sisi pendapatan dokter tidak manusiawi, tetapi di sisi lain pemerintah terus membuka fakultas kedokteran baru dan meningkatkan jumlah lulusan dokter.

Target mereka hanya satu: mengejar rasio dokter terhadap populasi agar terlihat ‘cukup’ di atas kertas. Agar mereka dianggap hebat memiliki banyak dokter. Sekadar pemenuhan gairah statistik. Mau menambah produksi ratusan ribu tanpa ada strategi yang jelas untuk menyerap, mendistribusikan, dan—yang paling penting—menyejahterakan dokter.

Produksi dokter tanpa perencanaan yang matang hanya akan menciptakan oversupply, terutama di kota-kota besar. Akibatnya, kompetisi meningkat dan tarif jasa medis ditekan. Pada akhirnya kesejahteraan dokter semakin menurun. Ini adalah hukum eko­nomi sederhana: ketika suplai me­ningkat tanpa diimbangi per­mintaan dan regulasi yang tepat, maka nilai tenaga kerja akan turun. Dokter akhirnya bekerja dan dibayar seperti buruh kasar.

Masalah ini bukan hanya per­soalan individu dokter, melainkan persoalan sistemik yang ber­dam­pak pada kualitas pelayanan kesehatan. Dokter yang kele­lahan, bekerja di banyak tempat, dan berada dalam tekanan eko­nomi tinggi cenderung mengalami burnout. Burnout terbukti mening­katkan risiko kesalahan medis, menurunkan kualitas komunikasi dengan pasien, dan pada akhirnya menurunkan outcome klinis.

FONDASI KESEHATAN BANGSA

Pertama, pemerintah harus me­miliki keberanian untuk mela­kukan reformasi sistem remune­rasi dok­ter secara nasional. Ini tidak berarti semua dokter harus digaji tinggi se­cara seragam, tetapi harus ada standar minimum yang layak dan realistis. Dok­ter umum, terutama di laya­nan primer, harus menda­pat­kan penghasilan yang mencer­min­kan tanggung jawab dan kom­pe­tensi­nya. Skema seperti kapitasi di fa­silitas kesehatan tingkat per­tama perlu dievaluasi agar tidak me­nekan pendapatan dokter.

Sebagai profesi khusus dengan tanggung jawab serius, mestinya semua dokter mendapat tunja­ngan profesi. Tidak boleh ada lagi dokter yang dibayar di bawah standar minimum. Negara harus hadir untuk melindungi profesi ini, sebagaimana melindungi profesi strategis lainnya.

Kedua, distribusi dokter harus diperbaiki. Insentif bagi dokter yang bekerja di daerah terpencil harus benar-benar kompetitif, bukan sekadar formalitas. Negara seperti Kanada dan Australia berhasil menarik dokter ke daerah terpencil dengan memberikan insentif finansial yang signifikan, fasilitas hidup yang layak, serta jalur karier yang jelas.

Ketiga, pembukaan fakultas ke­dokteran harus dikendalikan dengan ketat. Kualitas harus menjadi prioritas utama, bukan kuantitas. Produksi dokter harus disesuaikan dengan kebutuhan riil sistem kesehatan, bukan seka­dar target administratif. Jangan hanya mengejar angka statistik dan melupakan kualitas lulusan dan kesejahteraan profesi.

Perlu adanya ‘exit strategy’ yang jelas bagi lulusan dokter. Ini mencakup jalur karier yang ter­struktur, peluang spesialisasi yang adil, serta integrasi dengan sistem pelayanan kesehatan na­sional. Dokter tidak boleh dibiar­kan ‘berjuang sendiri’ di pasar tenaga kerja yang tidak teratur.

Pada akhirnya, kita harus kembali pada prinsip dasar: sis­tem kesehatan yang baik adalah sistem yang menghargai manu­sianya. Dokter bukan sekadar ‘alat produksi layanan kese­hatan’. Mereka adalah manusia dengan kebutuhan hidup, ke­luarga, dan masa depan.

Jika terus mengabaikan kese­jah­teraan dokter, kita sedang me­nanam bom waktu dalam sistem kesehatan kita sendiri. Pelan-pe­lan, kualitas pelayanan akan me­nurun, kepercayaan publik akan terkikis. Pada akhirnya biaya yang harus dibayar akan jauh lebih besar.

Sebaliknya, jika mulai mem­per­baiki dari sekarang, dengan kebi­jakan yang rasional, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang, maka kita tidak hanya mening­katkan kesejahteraan dokter, tetapi juga memperkuat fondasi kese­hatan bangsa. Ka­rena, pada akhirnya, kesehatan masyarakat tidak pernah lebih baik daripada kesejahteraan dokternya. Oleh: Iqbal Mochtar 

Dokter, Pengurus PB IDI dan PP IAKMI.(*)