AMBON, Siwalima.id - Persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Ambon terus menjadi sorotan publik.
Sejumlah temuan di lapangan, seperti adanya belatung dalam makanan hingga keberadaan tikus di dapur MBG merupakan masalah krusial yang tidak boleh diabaikan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Christanto Laturiuw kepada wartawan di Ambon, Rabu (8/4) mengaku, kondisi ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan target jumlah dapur MBG semata.
“Ini masalah serius yang harus diperhatikan. Jangan hanya mengejar target jumlah dapur, tetapi higienitas perlengkapan dan area dapur harus benar-benar dijaga,” tandas Laturiuw.
Program MBG kata Laturiuw, merupakan program nasional yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, bukan sekadar kegiatan bisnis.
Bahkan, Komisi II DPRD telah mengambil langkah dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak Badan Gizi Nasional guna membahas berbagai persoalan mendasar yang kerap terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.
Dalam pertemuan itu, pihaknya mengingatkan bahwa aspek higienitas merupakan faktor utama yang tidak boleh diabaikan, sebab keberadaan dapur MBG harus disertai dengan standar kebersihan yang ketat, mengingat makanan yang disajikan dikonsumsi langsung oleh masyarakat, khususnya anak-anak.
“Kami sudah sampaikan, bukan hanya jumlah dapur yang dikejar, tetapi yang sudah ada harus dijaga kualitasnya, terutama dari sisi kebersihan,” cetus Laturiuw.
Selain itu, Laturiuw juga minta, agar setiap persoalan yang ditemukan di lapangan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secara cepat oleh pihak terkait.
Ia juga turut mendorong Pemerintah Kota Ambon untuk memberikan perhatian ekstra terhadap pengawasan pelaksanaan program tersebut, meskipun persoalan yang terjadi bersifat kasuistik dan tidak dapat digeneralisasi, namun kejadian-kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar tidak terulang kembali.
“Pencegahan harus diperkuat. Jangan sampai ada gangguan yang justru menghambat pelayanan kepada masyarakat,” tandas Laturiuw.
Laturiuw juga menyinggung adanya kerja sama operasional dapur MBG yang tidak berjalan optimal sesuai masa perjanjian. Namun demikian, yang paling utama adalah memastikan setiap dapur tetap memenuhi standar higienitas selama beroperasi.
“Kalau satu saja unsur tidak terpenuhi, maka pelayanan tidak akan berjalan maksimal. Pemerintah harus menjamin keamanan dan kelayakan makanan bagi masyarakat,” tegas Laturiuw.(S-10)
