DPRD Provinsi Maluku menyoroti pengelolaan Pasar Mardika yang dinilai belum optimal meski telah menyerap anggaran sekitar Rp 18 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyebut masih terdapat berbagai persoalan di lapangan, termasuk keamanan barang dagangan yang kerap dilaporkan hilang.
“Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan manajemen pengelolaan,” tegas Wajo kepada wartawan di Ambon, Selasa (7/4).
Menurutnya, pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh dalam memastikan fasilitas publik berjalan optimal serta memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya para pedagang.
“Pemerintah harus hadir memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pedagang,” ujarnya.
DPRD juga mendesak adanya pembenahan serius dalam sistem pengelolaan pasar agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Ini harus segera dibenahi. Jangan dibiarkan berlarut-larut,” tandas Wajo.(S-26)
