AMBON, Siwalima.id - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Maluku, resmi menunjuk Ely Toisutta sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD II Partai Golkar Kota Ambon, menggantikan pejabat lama, Max Siahay yang dicopot dari jabatannya.
Keputusan tersebut, diambil dalam rapat pleno Pengurus Harian DPD Partai Golkar Maluku yang berlangsung di Sekretariat DPD Golkar Maluku.
Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Umar Ali Lessy menjelaskan, rapat pleno memutuskan menunjuk Ely Toisutta untuk memimpin sementara DPD Golkar Kota Ambon sambil mempersiapkan tahapan konsolidasi organisasi dan pelaksanaan musyawarah daerah.
“Rapat pleno telah memutuskan pergantian Ketua DPD Golkar Kota Ambon dan menunjuk Ibu Ely Toisutta sebagai pelaksana tugas,” ucap Umar kepada Siwalima di Kantor DPD Golkar Maluku, Senin (1/6).
Selain Kota Ambon, DPD Golkar Maluku juga menunjuk pelaksana tugas di sejumlah daerah. Untuk DPD Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, mandat diberikan kepada Yunus Serang, sedangkan DPD Golkar Kabupaten Maluku Barat Daya dipercayakan kepada Richard Rahakbauw.
Menurut Umar, langkah tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi partai di tingkat kabupaten dan kota menjelang pelaksanaan musda. “Tahapan selanjutnya terkait musda akan ditentukan oleh bidang kepartaian DPD Golkar Maluku,” ujar Umar.
Umar menjelaskan, pergantian kepemimpinan di DPD Golkar Kota Ambon tidak terlepas dari polemik pelaksanaan musda yang sebelumnya berlangsung ricuh dan akhirnya ditunda.
Menurutnya, saat itu agenda Musda yang telah disepakati untuk ditunda justru tetap diupayakan untuk dilaksanakan, sehingga memicu dinamika di internal partai.
“Musda saat itu sudah diputuskan untuk ditunda, namun masih ada upaya untuk tetap melaksanakannya. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan persoalan di internal partai,” ungkap Umar.
Situasi tersebut, lanjut Umar, mendapat perhatian langsung dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang melalui pengurus DPD Golkar Maluku memerintahkan agar pelaksanaan musda dihentikan. “Ketua Umum melalui pengurus yang hadir saat itu meminta agar pelaksanaan musda dihentikan sampai ada keputusan lebih lanjut,” urai Umar.
Sementara, pelaksanaan Musda Golkar Kabupaten Maluku Tenggara hingga kini belum dapat dilanjutkan, menyusul meninggalnya Ketua DPD setempat, Agrapinus Rumatora, dalam insiden penikaman di Bandara Karel Sadsuitubun, Langgur.
Sedangkan Musda Golkar Kbupaten Maluku Barat Daya masih menunggu penyelesaian sejumlah agenda internal partai sebelum dilaksanakan. Dengan penunjukan pelaksana tugas di sejumlah daerah tersebut, maka DPD Partai Golkar Maluku berharap proses konsolidasi organisasi dapat berjalan optimal sehingga pelaksanaan musda di tingkat kabupaten dan kota dapat berlangsung sesuai mekanisme partai.
“Penunjukan pelaksana tugas ini merupakan langkah organisasi untuk memastikan konsolidasi partai tetap berjalan dan agenda Musda dapat dilaksanakan sesuai aturan partai,” jelas Umar.(S-26)
