AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa meminta jajarannya agar mendistribusikan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu merata.
Pasalnya sebagian besar Unit Pelaksana Teknis Dinas yang strategis justru mengalami kekurangan petugas dilapangan sementara di sisi lain banyak P3K paruh waktu yang tidak jelas pekerjaannya pada dinas.
Salah satu UPTD yang menjadi sorotan minimnya petugas yakni UPTD Pariwisata dimana gubernur menemukan langsung hampir sebagian besar lokasi pariwisata tidak ada petugas yang memadai.
“Ambil contoh di UPT Pariwisata Pantai Hunimua itu hanya 6 orang petugas sementara dia harus mengontrol semua aktivitas dilokasi parawisata yang cukup luas itu, belum lagi di lokasi-lokasi pariwisata lain seperti Pantai Namalatu,” ucap Gubernur kepada Siwalima, melalui pesan WhatsApp, Selasa (3/2).
Gubernur mengatakan UPT - UPT dinas yang menjadi penghasil pendapatan bagi daerah seperti pariwisata harus mendapatkan perhatian serius dari sisi ketersediaan petugas sehingga pelayanan kepada wisatawan menjadi memaksimalkan.
Pegawai P3K paruh waktu yang cukup banyak di Pemprov Maluku diluar guru dan tega kesehatan harus diberikan tugas yang jelas sebab setiap bulan daerah mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk membayar gajinya.
“P3K paruh waktu yang banyak itu jangan hanya ditempatkan di kantor gubernur atau dinas masing-masing saja. Berikan tugas kepada mereka dengan mendistribusikan ke UPT-UPT teknis seperti parawisata ini,” tegas Gubernur.
Menurutnya, walaupun Pemprov Maluku memiliki jumlah P3K yang banyak tetapi tidak didistribusikan secara merata khususnya pada UPT penghasilan tentu akan mubasir sehingga kedepan P3K paruh waktu wajib didistribusikan secara merata agar kerja-kerja pemerintahan semakin maksimal. “Khususnya bagi P3K paruh waktu yang tunggal disekitar UPT teknis itu tempatkan mereka disitu saja agar bisa hemat biaya juga. Kedepan harus dibenahi itu oleh OPD teknis,” tandas Gubernur.(S-20)
