SIWALIMA.id > Berita
Ikut Retret Lemhanas RI, Tamaela Soroti Pentingnya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Daerah | Jumat, 17 April 2026 pukul 15:17 WIT

AMBON, Siwalima.id - Sebanyak lima punggawa asal Provinsi Maluku ambil bagian dalam kegiatan ret ret Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua DPRD Seluruh Indonesia yang berlangsung di Lembah Tidar Akmil Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selama 5 hari, 15–19 April 2026.

Mereka antara lain Ketua DPRD Maluku, Benhur Watu­bun, Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, Ketua DPRD Kota Tual, Aisia Renhoat, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Riche L Anggito, dan Ketua DPRD SBT, Risman Sibualamo.

Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela menegaskan, pen­tingnya penguatan wawasan keba­ng­saan dalam kegiatan retret pim­pinan DPRD se-Indonesia yang digelar di Akademi Militer.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional ini memiliki tujuan strategis dalam membentuk karakter kepemimpinan daerah yang lebih kuat. Berkarakter Negarawan, berintegritas, berwawa­san global, dapat berpikir komper­hensif, integiritas dan holistik yang bertujuan bagi kepentingan bangsa.

“Wawasan kebangsaan ini menjadi tujuan utama agar Indonesia bisa lebih baik ke depan. Program Lemhannas sangat penting untuk memperkuat cara pandang kita seba­gai pimpinan daerah yang berkarak­ter negarawan, berwawasan global,” ujarnya, kepada Siwalima, melalui release, Kamis (16/4).

Ia menilai, dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan orang dari berbagai daerah, kegiatan ini menja­di momentum besar untuk menya­tukan persepsi dalam mendukung program nasional.

Selama retret, para peserta men­dapatkan berbagai materi, mulai dari penguatan konsensus kebangsaan, sinkronisasi kebijakan nasional, hingga pembekalan integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua NasDem Ambon ini juga menekankan bahwa lokasi kegiatan di lingkungan militer memberikan nilai tambah tersendiri dalam mem­bentuk kedisiplinan dan semangat nasionalisme.

“Dengan sistem pelatihan yang terstruktur dan disiplin seperti ini, kami semakin memahami peran strategis DPRD dalam mengawal program nasional menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, menjadi bekal tambahan baginya dan seluruh Pimpinan DPRD dapat mengimplementasikan hasil pembe­lajaran di daerah masing-masing, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pem­bangunan nasional.

Perkuat Wawasan 

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, yang turut mengikuti program retret atau pembekalan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kepemimpinan nasional di tingkat daerah.

Retret Lemhanas ini merupakan program strategis yang bertujuan memantapkan nilai-nilai kebang­saan, meningkatkan wawasan geo­strategi, serta memperkuat pemaha­man terhadap dinamika ketahanan nasional.

Watubun menilai keikutsertaan­nya dalam kegiatan tersebut sangat penting untuk menunjang peran DPRD dalam mengawal kebijakan daerah agar tetap selaras dengan arah pembangunan nasional.

“Retret Lemhanas ini memberikan penguatan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan yang sangat penting bagi kami di daerah, khususnya dalam memastikan setiap kebijakan tetap berpijak pada ke­pentingan nasional,” ujar Watubun.

Menurutnya, materi yang diberi­kan tidak hanya bersifat teoritis, te­tapi juga menyentuh aspek strategis dalam membaca tantangan bangsa ke depan, termasuk kondisi geopo­litik dan geostrategis yang berdam­pak langsung ke daerah.

“Kami dibekali pemahaman tentang ideologi Pancasila, UUD 1945, serta bagaimana membaca ancaman dan peluang yang dihadapi bangsa. Ini penting agar pimpinan daerah memiliki perspektif yang sama,” katanya.

Sebagai pimpinan lembaga legis­latif daerah, Watubun menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam pembentukan peraturan daerah (Perda), pengang­garan, serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemba­ngu­nan yang berkelanjutan, khu­sus­nya di wilayah kepulauan seperti Maluku. “Dengan pemahaman yang sama antara pusat dan daerah, maka kebijakan yang diambil akan lebih terarah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat lebih khususnya Warga Maluku,” tegasnya.(S-26)

BERITA TERKAIT