UDAH lebih dari satu bulan ketegangan geopolitik di wilayah Teluk Persia tak kunjung mereda. Eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat tidak lagi bersifat terbatas, tetapi mulai meluas dengan keterlibatan dan respons dari sejumlah negara lain di kawasan maupun internasional. Konflik ini bukan sekadar konflik regional, melainkan memiliki implikasi luas terhadap stabilitas ekonomi global. Ketegangan tersebut berkaitan dengan kepentingan politik, keamanan, pengaruh kawasan, hingga persaingan geopolitik global.

Hingga saat ini, ketegangan tersebut tampaknya belum ada tanda-tanda berakhir, dan bahkan berpotensi berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak lanjutan terhadap perdagangan internasional, stabilitas energi, serta perekonomian global. Situasi ini juga meningkatkan risiko terganggunya rantai pasok dunia yang dapat berdampak langsung pada kenaikan harga komoditas dan tekanan inflasi di berbagai negara.

Meskipun konflik ini terjadi jauh ribuan kilometer dari Indonesia, dampaknya tetap dapat dirasakan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Konflik di Timur Tengah telah mengganggu jalur perdagangan internasional, terutama di Selat Hormuz. Saat ini jalur strategis itu tersendat. Pasokan minyak dunia mulai terhambat dan harga energi global cenderung meningkat. Hal tersebut memaksa banyak negara mengambil langkah darurat.

DARI TEKANAN GLOBAL KE 

KETAHANAN LOKAL

Bagi Indonesia, jika ketegangan di Timur Tengah berlangsung dalam waktu lama, dampaknya bisa terasa hingga pada harga barang di dalam negeri. Konflik di kawasan tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia. Ketika harga minyak naik, biaya transportasi dan produksi ikut meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga berbagai barang dan kebutuhan pokok masyarakat.

Berbagai opsi kebijakan sedang disiapkan, mulai dari pembatasan konsumsi BBM, penaikan harga energi, hingga penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk menekan mobilitas dan penggunaan bahan bakar.

Di Malaysia, pemerintah mulai mengkaji pembatasan subsidi BBM dan mendorong efisiensi energi. Adapun Singapura memperkuat kebijakan penghematan energi serta optimalisasi transportasi publik untuk menekan konsumsi bahan bakar. Tailan mengambil langkah pengendalian harga energi dan kampanye penghematan listrik, sedangkan Vietnam mendorong penggunaan energi alternatif dan efisiensi konsumsi di sektor industri. Beberapa negara bahkan menetapkan status darurat energi, serta mengurangi aktivitas publik tertentu demi menekan penggunaan energi.

Dampak lainnya juga dapat dirasakan pada sektor keuangan. Ketidakpastian global sering membuat nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS akibat faktor keamanan dan sentimen pasar internasional. Situasi ini menunjukkan bahwa ketika krisis global terjadi, respons tidak hanya berada pada level kebijakan makro, tetapi juga menuntut ketahanan di tingkat lokal.

Dalam konteks Indonesia, penguatan fondasi ekonomi dan sosial di tingkat desa menjadi sangat relevan, karena desa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan, energi alternatif berbasis lokal, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat di tengah tekanan global yang tidak menentu.

Ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan pertahanan militer, stabilitas politik, dan energi semata. Ketahanan nasional juga menyangkut kemampuan sebuah bangsa dalam menjamin ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Di sinilah desa memegang peran strategis. Desa merupakan pusat produksi pangan, basis ekonomi rakyat, sekaligus ruang sosial tempat nilai-nilai gotong royong tumbuh dan dipelihara. Ketika desa kuat, maka fondasi ketahanan nasional juga semakin kokoh.

DESA SEBAGAI BENTENG MENGHADAPI KRISIS GLOBAL

Pengalaman beberapa tahun lalu memberikan pelajaran penting. Saat pandemi covid-19 melanda dunia, banyak sektor ekonomi di kota mengalami kontraksi tajam. Aktivitas industri melambat, perdagangan terganggu, mobilitas manusia dibatasi, dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Dalam situasi tersebut terlihat bahwa ketika sistem global terguncang, kekuatan lokal sering kali menjadi penopang utama.

Salah satu kontribusi utama desa terlihat dari kemampuannya dalam menjaga ketahanan pangan. Ketika distribusi pangan di kota terganggu, desa tetap mampu memproduksi berbagai kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, dan hasil ternak. Para petani di desa tetap bekerja di sawah dan ladang sehingga pasokan makanan bagi masyarakat tetap tersedia. Banyak hasil pertanian dari desa yang kemudian dikirim ke kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pembatasan aktivitas.

Selain itu, masyarakat desa juga menunjukkan solidaritas sosial yang kuat. Ketika banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan dan kembali ke kampung halaman, masyarakat desa membantu mereka beradaptasi kembali dengan kehidupan di desa. Banyak keluarga saling membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik melalui gotong royong maupun berbagi hasil panen.

Secara keseluruhan, pandemi covid-19 menunjukkan bahwa desa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ketika kota mengalami penurunan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial, desa justru menjadi tempat bertahan bagi banyak orang. Melalui ketahanan pangan, solidaritas masyarakat, serta inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, desa mampu memberikan kontribusi nyata dalam membantu masyarakat melewati masa krisis tersebut.

Pengalaman ini menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak bisa hanya bergantung pada sistem ekonomi global atau pusat-pusat pertumbuhan di perkotaan, tetapi juga harus ditopang oleh kekuatan lokal yang mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, memperkuat desa bukan sekadar pilihan pembangunan, melainkan sebuah keharusan strategis dalam menghadapi berbagai krisis di masa depan.

STRATEGI PENGUATAN KETAHANAN DESA

Ketahanan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi makro atau stabilitas politik internasional. Ia juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk bertahan dan beradaptasi menghadapi perubahan. Konflik geopolitik di berbagai belahan dunia mungkin terjadi jauh dari Indonesia secara geografis, tetapi dampak­nya dapat terasa hingga ke tingkat rumah tangga.

Kementerian Desa dan Pembangunan Dae­rah Tertinggal telah menetapkan 12 Aksi Prio­ri­tas untuk mewujudkan desa yang unggul de­ngan tagline ‘Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia’. Kedua belas aksi tersebut bertumpu pada pemenuhan layanan dasar, transformasi ekonomi desa, transformasi sosial desa, pelestarian lingku­ngan, transformasi digital, serta penguatan tata kelola pembangunan desa.

Adapun ke-12 agenda aksi tersebut antara lain revitalisasi BUM-Des dan pendirian Ko­pe­rasi Desa Merah Putih untuk mendukung ke­sejahteraan masyarakat desa; peningkatan ke­tahanan pangan lokal desa atau swasem­bada pangan; desa swasembada energi, air, dan papan; hilirisasi produk unggulan desa; penge­­m­bangan desa ekspor; penguatan peran pe­muda sebagai pelopor desa. Selain itu, sin­kro­nisasi program kementerian dan lembaga yang masuk ke desa; digitalisasi desa dan pengem­ba­ngan desa wisata; peningkatan investasi desa melalui kemitraan; penguatan pengawa­san dan tata kelola pembangunan desa; desa ber­ketahanan iklim, tangguh bencana, dan bebas sampah; serta percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Langkah tersebut sejalan dengan visi pem­bangunan Asta Cita yang diusung oleh Pre­siden Prabowo Subianto, yang secara eksplisit me­nyebut desa dalam Asta Cita ke-6: memba­ngun dari desa dan dari bawah untuk pemera­taan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.

Pada saat yang sama, berbagai program na­sional juga dapat dipahami tidak hanya sebagai kebijakan sosial, tetapi sebagai bagian dari stra­tegi memperkuat desa sebagai fondasi ekonomi rakyat. Salah satunya ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika program ini diinte­grasikan dengan produksi pangan lokal, dam­pak­nya tidak hanya pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga pada penguatan ekonomi desa.

Bahan pangan untuk MBG dapat diserap dari petani lokal, distribusinya melibatkan Koperasi Desa Merah Putih, dan pengolahan­nya dapat dilakukan oleh pelaku usaha kecil di desa. Dengan demikian, program sosial tidak hanya menjadi pengeluaran fiskal negara semata, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dalam konteks ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas energi dan ekonomi, langkah-langkah seperti ini menjadi semakin penting sebagai bagian dari strategi mitigasi nasional.

DESA BUKAN PINGGIRAN, MELAINKAN PUSAT KETAHANAN

Indonesia merupakan negara yang struktur sosial dan ekonominya sangat bertumpu pada desa. Terdapat lebih dari 75 ribu desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Jumlah ini menunjukkan bahwa desa bukan sekadar unit administratif, melainkan ruang hidup bagi sebagian besar masyarakat sekaligus fondasi utama dalam menopang aktivitas ekonomi nasional, terutama di sektor pangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Di balik jumlah yang besar tersebut, kondisi desa di Indonesia sangat beragam. Menurut Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, desa-desa di Indonesia memiliki tiga tingkat perkembangan yang berbeda, dari yang paling rendah hingga tertinggi, yakni Desa Swadaya, Desa Swakarya, dan Desa Swasem­bada. Adapun klasifikasi desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal.

Keragaman ini mencerminkan tantangan sekaligus peluang. Setiap desa menyimpan po­ten­si khas, baik di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, energi terbarukan, maupun ekonomi kreatif, yang jika dikelola secara optimal dapat menjadi kekuatan strategis dalam memperkuat ketahanan nasional.

Dalam konteks tersebut, desa sejatinya bu­kanlah wilayah pinggiran, melainkan pusat kekuatan yang sering kali kurang mendapat per­hatian. Pengalaman pandemi menunjukkan bah­wa ketika ekonomi global melemah, desa justru menjadi ruang bertahan bagi masyarakat. Kini, di tengah ketegangan geopolitik global, pela­jaran tersebut kembali relevan, pembangu­nan na­sio­nal tidak boleh meninggalkan desa, karena dari sanalah fondasi ketahanan bangsa dibangun.Oleh: M Khoirul Huda Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen PNF) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Pimpinan Nasional Karang Taruna (PNKT), Staf khusus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.(*)