AMBON, Siwalima.id - Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqi­ni­zamy Karsayuda menegaskan dela­pan provinsi di Indonesia sangat mem­butuhkan Ran­cangan Undang-Un­dang Provinsi Kepu­lauan, sebagai bentuk pengakuan sekaligus mem­berikan rasa keadilan dari sisi keuangan.

Kata Karsayuda, de­ngan sistem perhi­tungan Dana Alo­kasi Umum dimana menggunakan pen­dekatan jumlah penduduk dan luas daratan, tentu telah berdampak bagi Pro­vinsi Maluku dan daerah Kepualauan lainnya yang mendapat jatah DAU cu­kup kecil.

“Sekarang dalam kon­teks pembagian DAU itu yang diperhitungkan luas daratan dan jumlah pen­duduk, sementara Pro­vinsi Maluku yang luas lautnya 92 persen lebih dibanding daratan akan mendapatkan alokasi yang tidak proporsional. Ini yang harus kita ubah,” tegas Karsayuda dihadapan Gubernur Hendrik Lewerissa, Bupati dan Walikota se-Maluku saat kunjungan kerja di Maluku, Rabu (16/4) malam, 

Dia memastikan, sebagai bagian dari Pansus RUU Daerah Kepulauan akan mendorong agar RUU Daerah Kepulauan ini segera di bahas dan dituntaskan, untuk menjadi hadiah bagi provinsi dan kabupaten dan kota lain yang bercirikan kepualauan di Indonesia.

Kata dia, DPR telah menerima surat Presiden Prabowo Subianto Nomor R-01/Pres/01/2026 perihal penunjukan wakil pe­merintah untuk membahas rancangan undang-undang daerah kepulauan.

Surat presiden tersebut telah ditindaklanjuti pimpinan DPR dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas untuk melakukan pembahasan RUU hing­ga tuntas.

“Saat ini DPR RI bersama Pansus rancangan UU Kepulauan akan membahas RUU daerah kepulauan yang salah satu inisiatornya adalah gubernur Maluku bapa Hendrik Lewerissa,” ucapnya. 

Merespon hal ini, Gubernur Malu­ku Hendrik Lewerissa menyampai­kan apresiasinya kepada Komisi II DPR, yang telah berkomitmen untuk menuntaskan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU.

“Mari kita sama-sama doakan agar RUU ini dapat dituntaskan karena akan membawa dampak besar bagi Maluku juga,” ajak Gubernur. (S-20)