AMBON,  Siwalimanews – Maluku masuk salah satu daerah rawan terjadi bencana khususnya banjir dan tanah longsor.

Menyingkapi masalah tersebut, DPRD Maluku kemudian memanggil Balai Wilayah Sungai untuk duduk bersama guna mengatasi masalah tersebut.

Dalam rapat bersama dengan Komisi III DPRD, ternyata pihak BWS Maluku tidak memiliki peta rawan banjir.

“Hingga kini BWS belum memiliki peta rawan bencana yang kompre­hensif sebagai acuan dalam mitigasi banjir,” kata anggota Komisi III DPRD Maluku, Halimun Sailatu, kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (22/9).

Ia mengaku pentingnya langkah konkret dari instansi teknis, khu­susnya BWS Maluku dalam menga­tasi masalah banjir yang sering terjadi. “Saya meminta agar BWS segera memiliki peta rawan bencana. Pasalnya, sampai saat ini mereka belum memiliki itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, laporan menge­nai daerah rawan banjir selama ini juga tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Diakui, dampak banjir atau daerah rawan banjir dilaporkan hanya lima, padahal masih banyak tempat lain yang belum terakomodir.

Komisi III akan mendesak pihak BWS Maluku untuk segera menyu­sun peta rawan bencana secara detail. Peta ini penting sebagai dasar perencanaan infrastruktur pengen­dali banjir dan langkah penanggu­langan dini saat musim hujan,” tegasnya.

Ia juga berharap ada langkah pasti untuk menjawab keluhan warga. Tak hanya retorika belaka.

“Kami berharap pembahasan ini tidak hanya berhenti di forum, tetapi ditindaklanjuti dengan kerja nyata demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat, termasuk yang tinggal di sekitar Kali Waitomu maupun daerah rawan banjir lainnya di Maluku,” urainya.

Masih Terancam Banjir

Diberitakan sebelumnya, warga Kelurahan Tanah Tinggi, mengeluh­kan kerap terjadi banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda Kota Ambon dan itu terjadi setiap tahun.

“Guna mengatasi banjir mereka  juga meminta agar sungai dapat dikeruk dan memiliki pompa penye­dot air,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw saat reses dan berdialog dengan warga RT 03/04, Tanah Tinggi, Ka­mis (18/9).

Ia mengaku kehadiran dirinya juga disambut baik oleh masyarakat ka­rena sudah beberapa periode men­da­patkan suara dari warga tanah tinggi.

Selain itu, warga juga menying­gung soal kegiatan gereja yang membutuhkan perhatian, serta kondisi jalan sepanjang 130 meter di kompleks mereka yang kini rusak parah.

“Mereka khawatir kerusakan jalan tersebut bisa memicu kecelakaan jika tidak segera diperbaiki,” katanya.

Setelah mendengar keluhan mas­ya­rakat tanah tinggi, ia mengaku tidak mau berjanji banyak.

“Kalau memang bisa dijawab, beta akan jawab. Tapi kalau seng bisa, beta jujur bilang seng bisa. Jangan sampai beta janji tapi seng bisa realisasi, lalu dianggap tipu warga,” tegasnya.

Masalah banjir memang sudah lama terjadi dan Ia mengaku pernah berkoordinasi dengan Balai Sungai untuk pengurukan, namun hingga kini Sungai Waitomo belum juga ditangani.

“Dalam waktu dekat beta akan undang pihak Balai Sungai ke Komisi III DPRD Maluku untuk bicara secara tuntas. Ini kepentingan rakyat, seng bisa ditunda-tunda lagi,” tegasnya.

Soal pintu air, Rahakbauw menya­takan akan segera turun langsung meninjau lokasi. Ia juga berjanji menyiapkan alat komunikasi (alkom) untuk menunjang koordinasi lapa­ngan.

Terkait perbaikan jalan, ia me­ngaku kewenangan ada di Pemerintah Kota Ambon. Kendati begitu, ia memasti­kan akan memfasilitasi koordinasi dengan pemkot, Balai Sungai, PUPR dan Ketua RT untuk mencari solusi.

“Beta memang ketua tim peme­nangan walikota, tapi seng bisa menjaminkan langsung. Yang bisa beta lakukan adalah koordinasi dengan pihak berwenang supaya ada solusi nyata bagi warga Tanah Tinggi,” janjinya.(S-26)