AMBON, Siwalima.id - Pelaksanaan Kongres Biasa Asosiasi Provinsi PSSI Maluku resmi dihentikan setelah mendapat perintah dari PSSI pusat.
Pemberhentian pemilihan seluruh Asprov PSSI di Indonesia dan Maluku berdasarkan surat PSSI Pusat Nomor: 6794/PGD/894/XII-2025 tertanggal 10 Desember 2025.
Keputusan itu disampaikan langsung Asprov PSSI Maluku setelah menerima instruksi resmi dari PSSI Pusat yang memerintahkan penghentian seluruh proses pemilihan di tingkat provinsi maupun asosiasi anggota
Sekretaris Asprov PSSI Maluku, Marthinus Manuputty menjelaskan penundaan dilakukan karena beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh PSSI Pusat.
“Faktor utama karena kondisi nasional, revisi desain besar olahraga nasional, penataan regulasi keuangan daerah dan sosialisasi Statuta PSSI 2025,” terangnya sesuai isi surat.
Dengan mempertimbangkan empat faktor tersebut, PSSI menunda seluruh proses pemilihan Asprov se-Indonesia.
“Ini perintah langsung dari PSSI. Semua tahapan kongres, mulai dari pendaftaran hingga pemilihan, wajib dihentikan. Kita tunduk dan patuh,” tegasnya dalam rilis yang diterima Siwalima, Jumat (12/12).
Ia mengaku keputusan tersebut tidak hanya berlaku di Maluku, tetapi juga untuk seluruh Asprov di Indonesia.
“Ini bukan soal Maluku saja. Ini kebijakan nasional. Seluruh Asprov diminta menghentikan proses pemilihan sampai PSSI mengeluarkan ketetapan baru,” ujarnya.
Dijelaskan terkait dengan kondisi nasional dan situasi darurat, PSSI menilai bencana alam di Aceh dan sejumlah wilayah lainnya berdampak pada stabilitas dan kesiapan organisasi.
“Federasi mempertimbangkan situasi nasional. Dalam kondisi seperti ini, PSSI memutuskan proses pemilihan belum bisa dilanjutkan,” ungkapnya.
Selain itu pemerintah sedang melakukan penataan ulang terhadap ada desain besar olahraga nasional yang turut mempengaruhi tata kelola organisasi olahraga. “Sepakbola kembali menjadi prioritas dalam DBON. Karena itu, regulasi dan penataan internal juga harus disesuaikan,” ungkapnya.
Kemudian PSSI juga mempertimbangkan revisi Permendagri terkait pengelolaan aset dan kerja sama daerah. “Ada peru-bahan besar dalam aturan keua-ngan daerah. Ini ikut berpengaruh pada pengelolaan organisasi olahraga di daerah,” katanya.
PSSI menekankan seluruh Asprov wajib memahami dan menyesuaikan diri dengan statuta baru sebelum melaksanakan kongres.
“Statuta 2025 membawa banyak perubahan. PSSI ingin semuanya seragam dulu, baru pemilihan bisa digelar,” urainya.
Lanjutnya, dalam surat tersebut, PSSI juga menyatakan seluruh rekomendasi kongres yang sudah dikeluarkan sebelumnya, otomatis dicabut dan tidak lagi berlaku.
“Semua rekomendasi yang pernah diterbitkan PSSI untuk proses kongres kini tidak berlaku,” tegasnya.(S-26)
