BEBERAPA bulan terakhir ini Beijing menyedot perhatian internasional. Tercatat setidaknya empat pemimpin negara sekutu Barat AS (Inggris, Jerman, Spanyol, dan Kanada) muhibah ke Beijing menemui Presiden Xi Jinping. Pertengahan bulan ini, Presiden AS, Donald Trump juga berkunjung ke Beijing untuk membicarakan isu-isu bilateral, regional, dan global terkini. Hanya berselang dua hari, menyusul kemudian Presiden Rusia, Vladimir Putin melawat ke Beijing untuk bertemu Jinping. Di tengah masih maju mundurnya perang AS-Iran, Beijing menyodorkan sebuah fenomena diplomatik menarik : ia menjadi gravitasi diplomasi. Gejala apa ini?

Kunjungan Trump ke Beijing tidak terpaut lama setelah rentetan dinamika di jagat diplomatik global. Sebut saja misalnya penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh tentara AS, klaim AS atas Greenland, inisiatif Trump membentuk Board of Peace di luar mekanisme PBB untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, dan yang terakhir serangan AS ke Iran. Dunia pun mengecam: AS melakukan tindakan unilateral, tidak mengindahkan mekanisme regional ataupun multilateral. Sekutu Barat AS pun menentang keras tindakan unilateralisme AS dan menolak ikut dalam operasi militer AS di Iran. Pengamat mulai melihat gelagat perpecahan Barat (AS dengan sekutunya di Eropa) dalam menyikapi geopolitik global akhir-akhir ini.

Dari rangkaian kunjungan pemimpin negara-negara sekutu Barat AS dan Rusia ke Beijing, bandul diplomasi dunia seolah bergeser ke Asia, yakni ke Tiongkok. Di tengah retaknya soliditas Barat, meningkatnya unilateralisme AS, dan meruaknya ketegangan di berbagai kawasan, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pusat gravitasi diplomasi global sedang bergeser dari Eropa ke Asia, dan bagaimana membaca arah baru tata dunia yang akan terbentuk?

PERUBAHAN SIGNIFIKAN

Rangkaian kunjungan pemimpin dunia ke Beijing bukan sekadar pertemuan diplomatik-taktis. Itu lebih merupakan refleksi dari perubahan signifikan dalam struktur geopolitik global. Mari kita runut balik sejarah politik global. Selama Perang Dingin, bandul diplomasi dunia hanya bergerak di antara dua kutub kuasa: AS dan Uni Soviet.

Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History (1992) mengajukan tesis bahwa setelah runtuhnya Uni Soviet, AS dan Eropa Barat menjadi pemenang dalam pertarungan ideologis Barat-Timur. Sejak itu pusat gravitasi diplomasi dunia bertumpu pada poros Atlantik: AS dan Eropa. Namun, kini, seiring dengan makin terbukanya perbedaan kepentingan di antara keduanya, baik dalam merespons konflik Iran, menghadapi kebangkitan Tiongkok, maupun dalam isu-isu strategis lain, bangunan soliditas Barat mulai menunjukkan retakan-retakan kecil.

Dalam ruang dan waktu yang terbuka bagi pergaulan internasional, Beijing perlahan tapi pasti muncul bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi. Tiongkok juga menjadi pusat gravitasi diplomasi baru. Bagai magnit, menarik aktor global untuk datang, berkonsultasi, dan menegosiasikan kepentingan mereka.

Tiongkok tidak lagi dipandang hanya sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia, selain AS. Tiongkok tak lagi dianggap sekadar mitra dagang dunia yang hanya berorientasi cuan. Kini Tiongkok tampil sebagai ruang konsultasi strategis, yang sebelumnya lebih banyak dilakoni Washington atau Brussel. Titik balik peran mediator Tiongkok terlihat pada keberhasilannya memfasilitasi pemulihan hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi pada 2023.

Kesepakatan yang diumumkan di Beijing itu mengejutkan banyak pengamat karena untuk pertama kalinya Tiongkok berhasil memainkan peran mediator dalam rivalitas paling sensitif di Timur Tengah. Perlu diingat, Timur Tengah selama puluhan tahun menjadi arena dominasi diplomasi AS. Banyak analis melihat keberhasilan Tiongkok tersebut bukan sekadar pencapaian diplomatik-taktis, melainkan juga simbol perubahan psikologis dalam tata dunia: negara-negara mulai melihat Beijing sebagai tempat yang relevan untuk menyelesaikan persoalan geopolitik besar.

DIPLOMASI KHAS TIONGKOK

Meningkatnya peran diplomasi Tiongkok juga terlihat dari keterlibatannya dalam berbagai upaya mediasi dan fasilitasi konflik di kawasan lain. Di Afganistan, misalnya, Beijing beberapa kali menjadi tuan rumah dialog dengan Taliban dan mendorong komunikasi antara Kabul, Islamabad, dan kelompok-kelompok terkait mengawal penarikan mundur pasukan AS.

Di Myanmar, Tiongkok ikut memfasilitasi komunikasi antara junta militer dan kelompok etnis bersenjata, terutama karena instabilitas kawasan perbatasan berdampak langsung pada keamanan dan proyek pembangunan Tiongkok sendiri. Beijing juga aktif dalam berbagai proses diplomasi di Afrika, termasuk di Sudan dan Sudan Selatan, serta terlibat dalam upaya menjaga stabilitas kawasan Teluk. Tiongkok pandai benar memanfaatkan kekuatan ekonominya sebagai daya tekan dan pengaruh strategisnya. Sebagai mitra dagang utama, investor besar, dan pembeli energi bagi banyak negara, Beijing memiliki leverage (daya ungkit) yang memungkinkannya mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk membuka ruang dialog untuk meretas jalan damai.

Pola keterlibatan seperti itu memperlihatkan karakter khas diplomasi Tiongkok: tidak terlalu ideologis, menghindari intervensi militer langsung, tetapi aktif membangun citra sebagai fasilitator stabilitas. Karena itu, jika dahulu Washington dipandang sebagai pusat penyelesaian konflik global, kini Beijing perlahan mulai memperoleh legitimasi baru sebagai mitra konsultasi strategis.

Dalam konteks perang AS-Iran, Washington berharap Beijing membantu menekan Teheran agar konflik tidak berkembang menjadi krisis regional yang lebih luas. Fenomena ini memperlihatkan ironi geopolitik baru: di saat soliditas Barat mulai retak dan kepemimpinan global AS menghadapi keterbatasan, Tiongkok justru berhasil memo­sisikan diri sebagai titik temu diplomasi berbagai kekuatan yang bertikai. Dalam konteks inilah, pergeseran gravitasi diplomasi dunia dari Atlantik menuju Asia menjadi semakin sulit untuk di­abaikan. Rivalitas AS- Tiongkok kini mengakibatkan perubahan dalam hitung-hitungan re-aliansi AS dan sekutu Baratnya. Apa pun resultan dari ayunan ban­dul diplomasi dunia dewasa ini, AS dan Tiongkok tetap menjadi poros utama geopolitik abad ke-21.

ERA TRIPOLAR

Berbeda dengan era Perang Dingin, dunia hari ini tampaknya tidak bergerak menuju bipolaritas sederhana. Yang muncul justru rapproachement (pendekatan kembali) yang lebih cair dan kompleks di antara kekuatan-kekuatan dunia. Amerika tetap menjadi kekuatan militer terbesar dunia, tetapi pengaruh diplomatiknya tidak lagi absolut. Eropa mulai mencari otonomi strategis sendiri dan menjaga jarak dengan AS. Sementara Tiongkok tampil sebagai pusat gravitasi ekonomi dan diplomasi baru.

Sangat mungkin dunia memasuki era tripolar: kutub Amerika dan sekutu dekatnya, kutub Uni Eropa yang lebih mandiri, serta kutub Tiongkok bersama jaringan kemitraannya dengan Rusia, Iran, dan berbagai negara Global South. Perubahan terbesar abad ini mungkin tidak hanya kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi, tapi juga perubahan psikologis dalam diplomasi dunia. Ketika Barat tidak lagi sepenuhnya solid, ruang kosong dalam tata dunia internasional mulai diisi oleh Tiongkok dengan pen­dekatan yang lebih pragmatis, ekonomis, dan berhati-hati. Kini bukan lagi saatnya untuk bertanya apakah gravitasi diplomasi dunia mulai berubah. Justu yang harus diantisipasi ialah seberapa jauh perubahan gravitasi diplomasi itu akan membentuk tata dunia baru pada dekade-dekade men­datang. Oleh: Dr. Novita I. D. Magrib, ST., MT., IPM., ASEAN.,Eng. Praktisi Lingkungan, Akademisi.(*)