AMBON, Siwalima.id - Puluhan sopir angkutan kota jurusan Passo dan Waiheru melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dinas Perhubungan Maluku, Selasa (2/6).
Massa yang dipimpin Ketua Sopir Angkot Passo, Semy Surlia dan Ketua Sopir Angkot Waiheru, Jopi Maukenu ini, menuntut Dinas Perhubungan Maluku melakukan peninjauan kembali terhadap perizinan trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi atau AKDP.
Pantauan Siwalima, id pada Kantor Dishub Maluku di kawasan Air Salobar, massa aksi tiba di sekitar pukul 11.00 WIT dan langsung melakukan orasi.
Ketua Sopir Angkot Jalur Passo Semy Surlia dalam orasinya mengatakan, persekutuan sopir angkot Passo dan Hunut/Waiheru telah melayangkan surat permohonan peninjauan kembali perizinan trayek AKDP yang telah disampaikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku pada tanggal 20 Mei 2026.
Namun sayangnya, surat permohonan tersebut belum direspon, bahkan belum memperoleh tanggapan dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, sehingga aksi ini dilakukan.
“Kami sopir jalur Passo dan Hunut/Waiheru, minta Dinas Perhubungan Maluku untuk menindak tegas kendaraan AKDP khususnya jalur Hatu, Alang dan Liliboi yang membuat terminal bayangan di depan SPN Passo sampai jembatan depan Masjid Passo,” ucap Semy.
Menurutnya, apa yang dilakukan mobil AKDP ini telah merugikan sopir angkot jurusan Passo maupun Waiheru, karena sebagian besar penumpang mereka justru diangkut.
Selain itu, kendaraan AKDP Hatu, Alang dan Liliboi tidak pernah mengangkut penumpang sesuai dengan izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Maluku yaitu dari Negeri Hatu, Alang dan Liliboi ke Terminal Batu Merah dan sebaliknya.
“Mobil AKDP pada ketuga jalur ini, semestinya tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang dalam area trayek angkot Laha, Wayame, Hunut/Waiheru, Passo sampai Galala dan terus melakukan mobile tanpa menyinggahi terminal Batu Merah,” kecam Semy.
Atas nama sopir jalur Passo dan Hunut/Waiheru, ia minta agar ada perimbangan, artinya jika kendaraan AKDP dari jalur Salahutu sudah melewati jalur Passo, maka kendaraan AKDP dari jalur Leihitu Barat seperti Hatu, Alang dan Liliboi harus melewati Jembatan Merah Putih.
"Apa yang kami usulkan ini bertujuan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan pada jalur Passo yang berdampak pada menurunnya penumpang angkot,” tegas Semi.
Ia bergarap, Dinas Perhubungan Maluku dapat merespon tuntutan mereka sehingga pendapatan para sopir angkot dapat meningkat.
Ketua Sopir Angkot Waiheru Jopi Maukenu menambahkan, maraknya terminal bayangan yang masih beroperasi dan belum ditertibkan secara efektif, meskipun telah dilakukan berbagai upaya koordinasi dengan pihak terkait.
Disisi lain ketidakjelasan implementasi SK Nomor 1765 Tahun 2025, khususnya mengenai pengaturan jalur dan trayek angkutan yang menimbulkan perbedaan pemahaman di lapangan.
“Bagi kami belum adanya tindak lanjut terhadap rencana revisi atau penerbitan SK baru, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku transportasi dan masyarakat," kesalnya.
Menurutnya, tumpang tindih pengaturan jalur angkutan, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar operator maupun ketidakteraturan lalu lintas angkutan umum.
Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan, termasuk terkait operasional mobil AKDP yang diduga tidak sepenuhnya sesuai dengan data perizinan yang tercatat.
Setelah melakukan orasi selama beberapa menit, tepat Pukul 12.09 WIT akhirnya massa dari para sopi angkot ini ditemui Kadis Perhubungan Maluku, Semuel Huwae.
Huwae mengaku, ada berbagai hal yang perlu diselesaikan, maka dalam waktu dekat pihaknya akan duduk bersama para pemangku kepentingan, termasuk Organda untuk mencari solusi terkait tuntutan ini.
“Saya sudah menerima semua aspirasi ini, apa yang adik-adik rasakan telah tersampaikan dengan baik kepada saya dan saya memohon saudara-saudara agar bersabar dikarenakan saya harus mempelajari lebih dalam karena saya baru menjabat disini,” ucap Huwae.
Huwae pun memohon dukungan dari para sopir angkot agar memberikan waktu kepada Dinas Perhubungan untuk membedah permasalahan ini, guna dicarikan celah kekurangan yang selama ini terjadi.
"Seperti yang sudah disampaikan, saya berharap tidak mau ada demo-demo lagi kedepannya jika permasalahan ini semua sudah memiliki hasil pertemuan nantinya,” pinta Huwae.
Usai mendnegar penjelasan Kadis Perhubungan, massa langsung membubarkan diri dengan aman dan tertibkan sekitar pukul 13.00 WIT.(S-20)
