PIRU, Siwalima.id - Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Muhammad Rumuar menilai Bupati Seram Bagian Barat, Asri Arman sangat lemah dalam mempertahankan aset daerah.
Hal ini disampikan Anggota DPRD SBB dari Fraksi Nasdem Muhammad Rumuar kepada wartawan usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang belangsung di halaman Kantor Bupati Jalan F. Puttilaihalat, Desa Morekau, Senin (4/5).
Dijelaskan, akhir - akhir ini banyak sekali berbagai masalah yang timbul menghambat kemajuan daerah, salah satunya penurunan pendapatan. Sebab kepemimpinan saat ini, dalam hal ini Bupati sangat tertutup, dan kebijakan yang diambil sangat merugikan hingga kegagalan dalam mengelola aset daerah maupun rakyat.
Rumuar yang merupakan Politisi Nasdem ini juga mengatakan, kebijakan saat ini sangat tidak relevan sehingga aset daerah dibicarakan saja.
"Jangan karena kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah jadikan alasan yang dibuat untuk peringatan keras. Seharusnya daerah harus mandiri dan berdiri sejajar dengan kabupaten lain, bagaimana mau mandiri jika potensial pendapatan daerah (PHD) justru bergerak ke arah sebaliknya," tegasnya.
Lanjut Rumuar, sebelum pemerintahan ini berkuasa PHD dalam satu tahini sudah mencapai Rp. 45 miliar rupiah. Tetapi sekarang ini, angkanya malah turun signifikan, dan ini bukan sekedar angka tetapi cermin kemampuan dalam mengelola potensi daerah. Untuk itu, Bupati yang harus menjawabnya.
Politisi Nasdem ini juga menekankan, selaku kepala daerah Wakil melahirkan terobosan dan inovasi bukan hanya bejalan di tempat atau mundur ke belakang.
"Hal ini sangat terlihat kalau pimpinan daerah dinilai tertutup, seorang pemimpin tidak boleh menanggap dirinya paling the dan bekerja sensitive, tetapi harus membuka ruang komunikasi, diskusi, dengan tokoh masyarakat, mantan Bupati, dan lebih penting lagi legeslatif yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintahan daerah," ucap Rumuar.
Tambah Rumuar, jika pola kerja sektoral secara tertutup dan dipertahankan maka kabupaten ini tidak akan maju, malah semakin tertinggal.
"Saat ini rakyat tidak butuh acara serimonial, pidato manis atau sambutan, ungkap Rumuar, rakyat butuh bukti nyata visi dan misi. Jangan hanya visi dan misi indh hanyalah nyanyian belaka jika sehingga di Lapangan tidak terlihat perubahan dan banyak hak yang masih diam di tempat atau berjalan sama sekali dan ini kenyataan dan fakta saat ini sedang berjalan yang tidak bisa ditutupi.
Ia juga menambahkan, persoalan penempatan pejabat Lingkup Pemkab SBB sangatlah buruk karena tidak sesuai dengan kualitas dan syarat administrasi yang wajib dipenuhi. Salah satunya, tidak boleh melupakan Aspek sosial yang sangat penting di SBB yang, keseimbangan dalam penempatan pejabat esalon II, III, dan IV harus seimbang.
“Penempatan jabatan harus mempertimbangkan hal ini agar tidak menimbulkan kesenjangan atau ketegangan sosial. Jangan merasa ini hak prerogatif semata sehingga keputusan diambil sesuka hati. Pemerintah harus mengakomodasi kepentingan seluruh warga, bukan sebagian saja,” ujarnya dengan nada kesal.
Selain itu juga Rumuar mengkritik keras, salah satu poin yang paling disayangkan dan menjadi pertanyaan besar adalah kebijakan pemindahan kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) ke Kecamatan Kairatu.
Menurutnya, langkah ini sangat merusak citra dan martabat ibu kota kabupaten.
“Apapun alasannya, aktivitas pemerintahan harus tetap berpusat di Kota Kabupaten dalam hal ini Kota Piru. Memindahkan kantor dinas penting ke tempat lain adalah tindakan yang memalukan. Ini menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi," katanya.
Dijelaskan, terkait alasan yang sering dikaitkan dengan sengketa tanah hal itu tidak bisa dijadikan alasan. DPRD sendiri telah membentuk Panitia Khusus Aset yang telah melakukan penelusuran mendalam. Hasilnya,
"Untuk tanah kantor PU, tidak ada masalah hukum sama sekali. Sertifikatnya sah milik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Jadi kalau ada pihak lain yang mengklaim tanah itu milik mereka, dan pemerintah malah memilih untuk pindah, itu artinya Pemerintah Daerah lemah," tegasnya.(S-18)
