WALIKOTA Ambon, Bodewin Wattimena menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada serah terima kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2025 yang dipusatkan di Desa Hative Kecil, Selasa (3/3).
Dalam sambutannya, Walikota menegaskan, program BSPS selaras dengan 17 Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Ambon periode 2025–2030, khususnya pada poin ke-14 tentang penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan, hibah, dan bantuan sosial.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon mengusulkan program BSPS kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Balai Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP).
Walikota menjelaskan, BSPS merupakan bantuan sosial berbasis pemberdayaan dan swadaya masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni. Program ini juga mendorong semangat gotong royong dan tanggung renteng melalui pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).
Sebaran 35 unit BSPS tahun 2025 tersebar di delapan wilayah, yakni Negeri Seilale 1 unit,Rumah Tiga 7 unit, Kelurahan Benteng 1 unit, Kelurahan Kudamati 4 unit, Negeri Latuhalat 8 unit, Negeri Amahusu 4 unit, Negeri Hative Kecil 5 unit dan Desa Poka 5 unit.
Mekanisme BSPS dengan kategori Peningkatan Kualitas (PK) disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan sebesar Rp 20.000.000 per unit, dengan rincian Rp 17.500.000 untuk material dan Rp 2.500.000 untuk upah tukang. Proses pengerjaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.
Walikota juga mengungkapkan, pada tahun anggaran 2026, Kota Ambon mendapatkan kuota sebanyak 454 unit calon penerima bantuan, yang terbagi atas 354 unit tahap I dan 100 unit tahap II. Saat ini, tahap I sedang dalam proses verifikasi teknis.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, Pemkot Ambon juga mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung penyediaan hunian layak, antara lain, rehabilitasi RTLH di kawasan kumuh 10 unit Rp 200 juta, rehabilitasi RTLH di luar kawasan kumuh 33 unit Rp 660 juta, rehabilitasi rumah korban bencana 15 unit Rp 300 juta, pembangunan rumah baru layak huni 10 unit Rp 800 juta.
Walikota berharap program BSPS dari pemerintah pusat dapat terus berlanjut secara berkesinambungan, mengingat total kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni di Kota Ambon mencapai sekitar 6.000 unit.
“Besar harapan kami agar program ini terus berlanjut sehingga kebutuhan RTLH di Kota Ambon dapat terselesaikan secara bertahap dan masyarakat bisa menikmati hunian yang layak dan bermartabat,” pungkasnya.(Mg-1)
