AMBON, Siwalima.id - Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menyebut berbagai capaian pembangunan di Kota Ambon kurang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Salah satu penyebab hal ini terjadi, dikarenakan lemahnya sistem pelaporan program dari setiap Organisasi Perangkat Daerah.
“Persoalan utama bukan terletak pada minimnya kerja pemkot, namun pada buruknya pelaporan hasil kerja setiap OPD ke kementerian/lembaga di tingkat pusat. Ini pernyataan dari kementerian, bukan dari saya,” tandas walikota kepada Siwalima, usai memimpin Upacara Hari Lahirnya Pancasila tahun 2026 di Balai Kota Ambon, Senin (1/6).
Menurut walikota, berbagai program strategis, Pemkot Ambon seperti, penanganan stunting, pengendalian inflasi, hingga penurunan angka kemiskinan, telah menunjukkan hasil positif.
Namun, capaian tersebut, tidak sepenuhnya diketahui pemerintah pusat karena tidak didukung laporan yang maksimal dan berkelanjutan. “Semua ini adalah kerja-kerja yang kita lakukan setiap waktu. Tetapi pemerintah pusat mengandalkan laporan yang disampaikan secara periodik sehingga mereka mengetahui apa yang telah kita kerjakan,” ucap walikota.
Walikota mengaku, untuk angka stunting di Kota Ambon alami penurunan signifikan, sementara tingkat kemiskinan turun hampir satu persen. Namun, capaian tersebut sulit mendapat penilaian, jika tidak disertai pelaporan yang baik. “Stunting kita turun jauh, kemiskinan kita turun hampir satu persen. Tetapi semuanya tidak bisa dinilai dengan baik kalau tidak dilaporkan,” tandasnya.
Ia menduga, persoalan administrasi dan penginputan data di masing-masing OPD menjadi faktor utama yang menghambat pelaporan ke pemerintah pusat.
Padahal, di setiap sektor ada data dari masing-masing OPD, namun kemungkinan data-data ini tidak dimasukkan dengan baik sehingga tidak dilaporkan. Meski demikian, persoalan ini bukan sekadar soal penghargaan, tetapi menyangkut pengakuan terhadap kerja keras pemkot.
“Soal apresiasi tidak masalah. Tetapi jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan selama ini justru tidak dihargai karena tidak dilaporkan. Kita bekerja keras, tetapi yang mendapat apresiasi justru daerah lain yang pelaporannya lebih baik,” jelas walikota.
Untuk itu walikota menegaskan, Pemkot Ambon berkomitmen, akan memperbaiki sistem pelaporan dan pengelolaan data di seluruh OPD, agar seluruh capaian pembangunan daerah terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan penilaian pemerintah pusat ke depan.
“Kalau memang layak mendapat apresiasi, tentu harus didukung dengan laporan yang masuk terlebih dahulu. Itu yang akan kita perbaiki ke depan,” janji walikota.
Bentuk Tim Khusus
Walikota mengaku, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama karena lemahnya pelaporan berpotensi menghilangkan pengakuan terhadap kerja keras pemkot.
Sebagai langkah perbaikan, maka Pj Sekkot Ambon, Robby Sapulette, untuk segera membentuk tim pemantau khusus, yang bertugas mengawasi sistem pelaporan berkala seluruh sektor strategis di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
“Tim ini nantinya akan memastikan setiap OPD menjalankan kewajiban pelaporan secara disiplin, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan baik,” tutur walikota.
Untuk tim pengendali inflasi, walikota mewajibkan adanya laporan progres mingguan, yang disertai bukti tangkapan layar atau screenshot penginputan data ke sistem pemerintah pusat.
Sementara pada sektor penanganan stunting, laporan kerja Pemkot Ambon dan TP PKK diwajibkan terintegrasi ke dalam sistem pelaporan pusat. Selain itu, dokumen terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau LPPD serta Indeks Reformasi Birokrasi juga harus dipastikan terunggah secara lengkap beserta seluruh dokumen pendukungnya.
Pasalnya, kualitas kerja pemerintah tidak hanya diukur dari pelaksanaan program di lapangan, namun juga dari kemampuan menghadirkan bukti administrasi yang menjadi dasar penilaian pemerintah pusat. “Kita serius untuk itu, karena apresiasi itulah yang akan membuat kita semua diakui oleh publik. Jangan sampai kerja keras kita sia-sia,” ajak walikota. (S-30)
