AMBON, Siwalima.id - Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon, Tamran Ismail, mengaku, pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Maluku tetap berjalan.
Kepastian pengawasan itu disampaikan Tamran kepada Siwalima.id di Ruang Media Center BPOM, Ambon, Kamis (8/1).
Menurut Tamran, meskipun program MBG telah dirilis sejak 2024 dan mulai masuk ke Maluku pada 2025, kewenangan utama pelaksanaan program tersebut masih berada pada Badan Gizi Nasional.
BPOM sendiri telah menjalin kerja sama dengan BGN melalui nota kesepahaman (MoU) untuk pengawalan dan pengawasan keamanan pangan MBG.
“MoU sudah ada, tetapi sampai akhir 2025 alokasi anggaran dari BGN untuk kegiatan pengawasan belum tersedia. Artinya, kami punya kerja sama, namun belum ada dukungan anggaran,” beber Tamran.
Meski demikian, Tamran menegaskan, BPOM Ambon tetap melakukan pengawalan program MBG melalui kolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Ambon, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait lainnya.
“Kami tetap bekerja sama, melakukan pengawalan bersama dan memberikan masukan jika ada proses yang belum sesuai standar,” jelas Tamran.
BPOM Ambon juga kata Tamran, terlibat dalam pelatihan penjamah makanan, yang bertugas sebagai pengelola dapur MBG.
Menurut Tamran, para pengelola dapur wajib memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan, dan BPOM turut berperan sebagai narasumber dalam pelatihan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan.
Selain itu, BPOM Ambon memiliki inovasi berupa Forum MDG MBG dan pemanfaatan film edukasi Power MBG untuk memberikan pelatihan berkelanjutan kepada para kepala dapur.
“Materinya kami siapkan agar mereka dapat menerapkan keamanan pangan di SPPG. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan,” ucap Tamran.
BPOM Ambon juga lanjut Tmaran, melakukan edukasi kepada penerima manfaat, khususnya di sekolah-sekolah, bekerja sama dengan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait lainnya.
“Kami turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa sebagai penerima manfaat,” tutur Tamran.
Masih kata Tamran, sepanjang tahun 2025 BPOM Ambon terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait perkembangan pelaksanaan MBG di Maluku. Dipastikan pada tahun anggaran 2026 ini, telah dialokasikan anggaran khusus untuk pengawasan MBG.
“Insya Allah tahun 2026 anggaran sudah ada. Nantinya kami akan lakukan pengawasan dapur, pelatihan lanjutan, serta pengujian sampel secara rutin sebagai bagian dari pengawasan keamanan pangan,” janji Tamran.(S-25)
