RENCANA pinjaman daerah yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Maluku menuai sorotan dari DPRD.
Anggota Komisi I DPRD Maluku, Wahid Laitupa, menilai kebijakan tersebut belum disampaikan secara transparan, baik ke publik maupun lembaga legislatif.
Menurut Laitupa, rencana pinjaman tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kejelasan yang utuh. Ia mempertanyakan sejauh mana pimpinan DPRD maupun pemerintah daerah mengetahui detail rencana tersebut, terutama terkait nilai pinjaman yang akan diajukan.
“Yang jadi pertanyaan, berapa angka pasti pinjaman itu ? Apakah sudah diketahui secara jelas oleh pimpinan DPRD dan pemerintah daerah?” ujarnya, kepada wartawan, di Baileo Rakyat Karpan, Senin (13/4).
Ia menilai, minimnya keterbukaan berpotensi menimbulkan bias dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Kondisi ini, kata dia, juga akan menyulitkan DPRD dalam men-jalankan fungsi pengawasan.
Tak hanya itu, Laitupa turut menyinggung arah pembangunan yang dinilai masih bertumpu pada sektor infrastruktur, sementara pembangunan sumber daya manusia belum mendapat porsi seimbang.
Dalam situasi seperti ini, ia mengingatkan agar kebijakan pinjaman tidak diambil secara tergesa-gesa tanpa perencanaan yang matang.
“Kalau nilainya besar, harus jelas peruntukannya. Jangan sampai pinjaman diambil lebih dulu, baru program disusun. Itu berisiko,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan urgensi pinjaman tersebut, apakah benar untuk merealisasikan program prioritas kepala daerah atau justru dialihkan ke agenda lain yang tidak mendesak.
Laitupa mendesak agar pemerintah daerah segera membuka secara gamblang rencana tersebut, mulai dari besaran hingga penggunaannya. Ia menegaskan, DPRD sebagai mitra pemerintah harus dilibatkan dalam setiap kebijakan strategis.
“Jangan sampai ada kebijakan besar yang berjalan tanpa sepengetahuan DPRD. Kami ini mitra, bukan sekadar penonton,” tandasnya. (S-26)
