AMBON, Siwalima.id - Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengaku, akan memberikan sanksi berat berupa pemecatan kepada ASN di lingkup Pemkot Ambon, apabila terbukti menjadi pemilik akun TikTok yang digunakan untuk memfitnah pejabat pemerintah.
Sanksi berat ini bakal diberikan, lantaran, tindakan menyerang nama baik pejabat daerah seperti sekot, Kepala BPKAD, maupun pejabat lainnya melalui media sosial tidak dapat ditoleransi, terlebih lagi jika dilakukan oleh seorang ASN.
“Kalau ASN Pemkot yang punya akun TikTok yang jelek-jelekkan sekot, Kepala BPKAD dan yang lainnya, saya akan kasih hukuman yang berat. Kalau bisa saya akan pastikan ASN itu dipecat,” ancam walikota kepada Siwalima usai apel pagi di Balai Kota, Senin (20/4).
Walikota, bahkan minta pernyataannya tersebut dicatat sebagai bentuk keseriusan pemkot dalam menjaga etika dan disiplin aparatur. “Catat itu, kalau sampai ketahui akun itu milik ASN, tetap saya pecat,” tegas walikota.
Menurut walikota, dirinya tidak mempermasalahkan apabila kritik yang disampaikan berdasarkan data dan fakta yang jelas. Namun ia menolak keras, jika isi unggahan hanya berupa asumsi yang merusak nama baik institusi pemerintahan.
“Saya sependapat kalau yang disampaikan itu data dan fakta, tapi sangat tidak boleh kalau itu asumsi, karena menyangkut nama baik institusi pemerintah kota,” tandas walikota.
ASN lanjut walikota, memiliki tanggung jawab menjaga integritas, loyalitas dan etika sebagai pelayan publik. Karena itu, penggunaan media sosial oleh aparatur harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.
“Pemkot Ambon, berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran disiplin yang berpotensi mencoreng citra birokrasi dan mengganggu stabilitas pemerintahan daerah,” ucap walikota.
Walikota mengaku, proses seleksi sekot merupakan mekanisme resmi untuk mencari ASN yang memenuhi syarat menduduki jabatan tertinggi birokrasi di Pemerintah Kota Ambon. Jabatan ini, adalah jabatan karier, bukan ajang kontestasi politik yang diwarnai dukung-mendukung maupun saling menjatuhkan antar calon.
“Saya sudah sampaikan bahwa seleksi sekot ini adalah seleksi untuk mencari ASN yang memenuhi syarat menjadi sekot. Ini jabatan karier, bukan kontestasi yang melibatkan dukungan,” tegas walikota.
Menurutnya, dukungan secara pribadi merupakan hal wajar, namun tidak boleh berubah menjadi tindakan menyerang atau melemahkan pribadi calon lain.
Bodewin menilai kritik yang disampaikan dengan dasar data dan fakta masih dapat diterima. Namun jika hanya berupa asumsi, fitnah, dan narasi liar, hal itu sangat tidak pantas karena menyangkut nama baik individu maupun institusi pemerintah.
Ia juga mengecam munculnya akun-akun anonim di media sosial yang menyerang para kandidat sekot dengan tuduhan tanpa dasar. Bahkan ia juga menyinggung akun dengan nama Kapala Kalor dan Ungkap Fakta yang dinilai kerap menyebarkan narasi menyesatkan serta menyerang pribadi pejabat daerah.
“Contoh mereka menjustifikasi Kepala BPKAD Jopie Silanno dengan tuduhan macam-macam. Itu rusak sekali. Datanya keliru, narasinya salah, tapi dilempar ke publik seolah-olah benar,” papar walikota.
Publik kata walikota, harus sadar bahwa para calon sekot adalah manusia yang memiliki keluarga, istri, dan anak yang ikut terdampak akibat pemberitaan bohong.
“Kalau berita tidak benar dijadikan konsumsi publik, orang bisa menyimpulkan sembarangan dan keluarga bisa menerima perlakuan tidak pantas,” ujar walikota.
Untuk itu walikota minta masyarakat, seharusnya fokus melihat kapasitas calon untuk memimpin birokrasi ke depan, bukan membongkar isu masa lalu yang belum tentu benar. “Yang kita cari adalah Sekretaris Kota untuk masa depan, bukan mencari-cari kesalahan masa lalu,” pungkas walikota.(Mg-1)
