PIRU, Siwalima.id – Tim gabungan Pemerintah Provinsi Maluku, yang terdiri dari perwakilan Bappeda dan Dinas Kesehatan, melaksanakan kegiatan monitoring dan audiensi strategis di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 13–14 November 2025.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mengakselerasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah tersebut, dengan meninjau implementasi rekomendasi dari Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR).
Kegiatan monitoring ini melibatkan kunjungan langsung ke berbagai institusi kunci di SBB, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda Kabupaten, Puskesmas Piru, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).
Kolaborasi erat juga terjalin dengan Pemerintah Kabupaten SBB, UNICEF, dan Yayasan Kanjoli Terang Maluku, yang menegaskan pendekatan multisektoral dalam penanganan isu kesehatan ibu dan anak.
Tujuan utama monitoring adalah memastikan optimalisasi respons lintas sektor terkait program penurunan AKI dan AKB, termasuk verifikasi jaminan kesehatan bagi ibu hamil, capaian layanan KB, ketersediaan SDM kesehatan, serta penanganan kendala logistik dalam program esensial seperti Antenatal Care (ANC) berkualitas dan Triple Eliminasi (HIV–Sifilis–Hepatitis B).
Progres Signifikan dan Tantangan Krusial
Selama pelaksanaan monitoring, tim mencatat sejumlah capaian positif yang mengindikasikan komitmen Pemerintah Kabupaten SBB. Diantaranya adalah peningkatan upaya verifikasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Dinas Sosial, yang berdampak pada peningkatan cakupan jaminan kesehatan.
Selain itu, ditemukan pula mekanisme respons cepat yang efektif untuk kasus-kasus gawat darurat, serta konsistensi dalam penyelenggaraan forum koordinasi rutin lintas sektor.
Sebuah kemajuan signifikan juga terlihat pada perubahan perilaku di salah satu desa adat yang sebelumnya menolak persalinan di fasilitas kesehatan, kini menunjukkan penerimaan yang lebih baik terhadap layanan kesehatan profesional.
Meskipun demikian, tim juga mengidentifikasi beberapa tantangan krusial yang memerlukan penanganan segera. Isu ketiadaan dokter tetap di beberapa puskesmas menjadi hambatan serius dalam penyediaan layanan kesehatan primer yang berkelanjutan.
Keterbatasan bahan habis pakai untuk skrining Triple Eliminasi serta alat dan obat kontrasepsi juga dilaporkan, berpotensi menghambat program pencegahan dan keluarga berencana.
Selain itu, perlunya penguatan etika profesi di antara tenaga kesehatan menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan.
Komitmen Bersama
Rangkaian kegiatan monitoring diakhiri dengan audiensi resmi bersama Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selfinus Kainama. Pada kesempatan tersebut, tim provinsi memaparkan rangkuman temuan, menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah konkret yang telah diimplementasikan oleh
Pemerintah Kabupaten, serta menekankan urgensi dukungan penuh dari pimpinan daerah untuk mengawal proses tindak lanjut yang sedang berjalan.
Menyambut laporan tersebut, Wakil Bupati Selfinus Kainama menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Komitmen ini akan diwujudkan melalui penguatan regulasi, percepatan perbaikan akses kesehatan, dan optimalisasi penempatan tenaga kesehatan.
Tim provinsi berharap bahwa sinergi dan kerja sama lintas sektoral yang semakin solid ini akan mempercepat pencapaian target penurunan AKI dan AKB di Seram Bagian Barat, sekaligus memperkuat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di seluruh wilayah kabupaten.(S-06)
