DPRD Maluku melalui Komisi III terus mendorong percepatan penanganan banjir dan abrasi pantai di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah.
Dimana sejumlah titik rawan telah diusulkan untuk pembangunan tanggul sungai maupun talud penahan ombak.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidyat Wajo, menjelaskan, beberapa titik sungai yang diusulkan antara lain Kawanuah, Wailoping, Wai Samal, Wai Kobi, Sariputi, kawasan Hitu, hingga sejumlah lokasi lainnya.
Menurutnya, usulan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Beberapa titik itu kemarin hanya diambil sebagai sampel, dan sudah didampingi langsung oleh Balai Sungai untuk pengecekan di lapangan. Proses itu sudah selesai,” ujar Wajo kepada Siwalima, di Baileo Rakyat Karpan Ambon, Senin (20/4).
Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat DPRD akan mengagendakan rapat bersama BWS untuk memastikan kelanjutan perencanaan serta kepastian realisasi program tersebut.
“Kita masih fokus pada LKPD, setelah itu baru kita undang BWS untuk memastikan perencanaan dan pengusulannya, apakah bisa direalisasikan tahun ini atau tahun depan,” jelasnya.
Wajo menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana.
“Ini kewajiban, karena dampak banjir ini mempengaruhi banyak hal, mulai dari tanaman warga sampai rumah yang terdampak,” tegasnya.
Selain pembangunan tanggul, Komisi III juga mengusulkan pembangunan talut atau pemecah ombak di sejumlah wilayah pesisir di Maluku Tengah, di antaranya Kobi, Pasarhari, Parigi, Wakaim, hingga Kobisunta.
Tak hanya itu, usulan serupa juga disampaikan untuk wilayah lain seperti Desa Ubung di Kabupaten Buru, serta beberapa titik di Kabupaten Seram Bagian Barat, termasuk kawasan Haya.
“Semua titik itu sudah diusulkan dan BWS juga sudah turun ke lapangan untuk melihat langsung,” katanya.
Ke depan, DPRD bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan BWS akan membahas skema perencanaan secara lebih rinci, termasuk mekanisme pengusulan proyek.
“Nanti kita rapat bersama Dinas PU dan Balai Sungai untuk memastikan skema perencanaan, apakah melalui usulan kabupaten atau langsung dari BWS,” pungkas Wajo.(S-26)
