AMBON, Siwalima.id - Capaian Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku kembali menjadi perhatian. Target yang ditetapkan cukup tinggi belum sepenuhnya sejalan dengan realisasi di lapangan, sehingga memicu dorongan evaluasi dari DPRD Maluku.

Anggota Komisi III DPRD Malu­ku, Allan Lohy, menilai kondisi ini perlu disikapi serius oleh pemerintah daerah, terutama dalam memperkuat sistem pengelolaan pendapatan. Ia menegaskan, potensi PAD sebe­narnya masih terbuka luas jika dikelola secara maksimal.

“Kalau target sudah ditetapkan tinggi, maka mekanisme pencapai­annya juga harus diperkuat. Ini perlu evaluasi bersama,” ujarnya kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (15/4).

Lohy menyoroti, pemanfaatan sektor digital yang dinilai belum sepenuhnya optimal. Padahal, perkembangan teknologi saat ini dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan pendapatan daerah secara lebih transparan dan efisien.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) agar pengelolaan PAD berjalan lebih terarah dan terintegrasi.

“Sinergi antarinstansi harus diperkuat supaya potensi yang ada tidak terlewatkan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Lohy turut menyinggung rencana pemanfaatan dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi. Ia mengingatkan agar perencanaan dilakukan secara ma­tang dan tepat sasaran.

Menurutnya, penentuan prioritas pembangunan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masya­rakat serta menghindari tumpang tindih dengan program yang sudah ada. “Perlu sinkronisasi yang baik, terutama dengan program dari balai, agar pelaksanaannya efektif,” jelas­nya.

Ia menambahkan, penggunaan dana tersebut diharapkan dapat difokuskan pada proyek-proyek strategis yang memberikan dampak nyata terhadap konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pen­dapatan Daerah Maluku, Jalaluddin Salampessy, menyampaikan bahwa upaya peningkatan PAD terus dilakukan, termasuk melalui pengu­atan sistem digitalisasi pajak yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.

Ia juga memastikan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terus ditingkatkan guna mendukung pencapaian target PAD ke depan.

“Berbagai langkah terus diupaya­kan agar pendapatan daerah bisa lebih optimal,” pungkasnya. (S-26)