AMBON, Siwalima - Maluku Integrated Port atau pelabuhan Maluku terpadu yang akan dibangun di Desa Waai, Kabupaten Maluku Tengah dipastikan akan menyerap ribuan tenaga kerja.
Hal ini diungkapkan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa saat seminar sehari dengan tema “Maluku Integrated port sebagai Simpul Strategis Logistik Maritim dalam Mendukung Konektivitas dan Efisiensi Sistem Transportasi Kepulauan yang berlangsung di Unpatti, Rabu (15/4).
Gubernur menjelaskan rencana pembangunan proyek Maluku Integrated Port (MIP) saat ini terus menunjukkan perkembangan yang signifikan pasca prefeasibility study yang dilakukan Bank Dunia.
Bahkan tim dari Bank Dunia dan Bappenas kata Gubernur telah turun langsung untuk melakukan survei di lokasi Desa Waai yang nantinya menjadi lokasi pembangunan MIP.
“Saya pastikan Bank Dunia sangat bersemangat untuk membangun Maluku Integrated Port di Maluku. Mengapa Bank Dunia ingin mensupport pemerintah membangun MIP karena Bank Dunia ingin daerah yang punya sumber kekayaan alam harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Gubernur.
Gubernur memastikan proses terus berjalan sambil menunggu Bappenas mengakomodir rencana pembangunan MIP kedalam Blue Book dan Green Book yang akan memberikan manfaat besar bagi perjuangan Pemerintah Provinsi untuk membangun pelabuhan terintegrasi.
Gubernur mengungkapkan jika rencana pembangunan MIP berjalan sesuai harapan maka, dipastikan akan menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan hampir mencapai 6.500 orang.
“Kalau kita ambil komparasi di Pelabuhan Teluk Tibar di Timor Leste yang juga dibangun Bank Dunia itu menyerap tenaga 5 000 lebih tenaga kerja baru dan untuk MIP kita target antara 6.000 - 6.500 lapangan kerja baru ini good news,” jelas Gubernur.
Untuk menyambut proyek strategis nasional MIP, perguruan tinggi di Maluku khususnya teknik, perikanan dan ekonomi untuk mempersiapkan diri sejak dini sebab nantinya MIP akan membutuhkan sumber daya manusia yang handal.
Politisi Gerindra Maluku ini menegaskan jika MIP nantinya terealisasi maka peluang transformasi Maluku sangat banyak dan ini menjadi alasannya mengapa Gubernur Maluku ngotot agar Maluku harus memiliki pelabuhan terintegrasi.
Gubernur menegaskan penempatan MIP di Pulau Ambon memang menjadi perdebatan politik bahkan Gubernur sering di bully oleh banyak aktivis yang belum paham terkait infrastruktur kepelabuhan.
“Banyak orang-orang terutama aktivis dari Serang Barat yang merasa Gubernur menipu mereka, tapi yang pasti pembangunan infrastruktur besar seperti Maluku Integrated Port bukan berdasarkan pertimbangan politis tapi harus berbasis kajian ilmiah,” tegas Gubernur.
Diakuinya Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dan juga tokoh politik tetapi dalam membuat kebijakan pembangunan tidak boleh semata-mata atas perkembangan politik atau pertimbangan teritorial untuk kepentingan elektoral.
Sebaliknya pembangunan infrastruktur seperti Maluku Integrated Port harus berbasis ilmiah apalagi sudah ada kajian ilmiah dari lembaga seperti Bank Dunia yang menyimpulkan hanya pulau Ambon yang paling ideal untuk membangun MIP. “Kalau ada pikiran-pikiran yang berbeda dengan pemerintah provinsi dalam negara demokrasi itu satu keniscayaan dan sebagai gubernur, saya tidak pernah merasa terganggu tetapi sebaliknya didiskusikan dengan santual dalam forum-forum ilmiah,” tandasnya.(S-20)
