AMBON, Siwalima.id - 95 persen dokter spesialis di Rumah Sakit Sumber Hidup mogok kerja akibat jasa-jasa mereka belum dibayarkan.
Aksi mogok kerja ini menyebabkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di rumah sakit milik GPM itu menjadi terancam.
Majelis Pekerjaan Harian Sinode GPM diminta tidak menutup mata dengan kondisi Rumah Sakit Sumber Hidup yang memprihatinkan.
Pasalnya, pasca aksi mogok kerja yang dilakukan dokter spesialis, telah menyebabkan aktivitas pelaksanaan di rumah sakit menjadi tidak maksimal.
Akademisi Fisip UKIM, Amelia Tahitu menyayangkan pengelolaan Rumah Sakit Sumber Hidup yang belakangan terus mengalami penurunan kualitas jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Dijelaskan, Rumah Sakit Sumber Hidup merupakan salah satu rumah sakit di Kota Ambon pada beberapa tahun lalu menjadi kebanggaan masyarakat di kota ini dan sekitarnya karena pelayanan yang begitu bagus.
Namun beberapa tahun terakhir ternyata kualitasnya semakin menurun yang dibuktikan dengan menurunnya jumlah pasien yang dirawat.
“Kita dapat informasi juga kalau pasien di RS Sumber Hidup ini mulai berkurang, tidak seperti dulu. Ini sangat kita sayangkan sebagai warga GPM,” kesal Tahitu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (15/4).
Kondisi ini akan lebih parah jika dokter-dokter spesialis yang selama ini melayani di RS Sumber Hidup menarik diri dari pelayanan, karena hak-haknya tidak dibayarkan sampai dengan saat ini.
Menurutnya, jika dokter-dokter spesialis menarik diri, maka itu menjadi kerugian besar bagi rumah sakit, karena pasien akan berkurang dan jika tidak diselesaikan, maka Rumah Sakit Sumber Hidup akan tinggal nama.
“Di Ambon ini sudah begitu banyak rumah sakit, kalau RS Sumber Hidup dan MPH Sinode GPM sebagai pemilik rumah sakit tidak memperhatikan persoalan ini, maka ditakutkan akan tinggal nama saja,” ucap Tahitu.
Sebagai pemilik rumah sakit, lanjutnya, MPH Sinode dan Yayasan Kesehatan GPM tidak boleh tinggal diam dan menganggap persoalan ini biasa-biasa saja, sebab justru akan menambah persoalan bagi rumah sakit.
MPH Sinode kata Tahitu sudah saatnya turun tangan untuk mengevaluasi kondisi rumah sakit termasuk pengelolaan keuangan yang menyebabkan hak-hak dokter spesialis tidak dibayarkan sampai saat ini.
“Kalau MPH Sinode biarkan masalah ini berlarut-larut, sama saja MPH Sinode tutup mata dengan kondisi rumah sakit yang sedang sakit ini. MPH Sinode jangan tutup mata tapi cari solusi atas persoalan ini,” tegas Tahitu.
Tahitu juga menginginkan agar jangan ada pihak-pihak yang mengintervensi pengelolaan Rumah Sakit Sumber Hidup untuk kepentingan tertentu, sebab jika itu terjadi maka RS Sumber Hidup tidak akan berkembang.
“Rumah sakit itu bisnis kemanusiaan jadi jangan ada yang intervensi dalam bentuk apapun, selesai membantu menyelesaikan masalah. Kalau terlalu banyak kepentingan di RS itu maka tidak akan maju,” terangnya.
Sementara itu Ketua MPH Sinode GPM, Pendeta Sacharias Izack Sapulette yang dikonfirmasi Siwalima melalui pesan Whatsappnya terkait persoalan ini, namun tidak respon.
Dewan akan Mediasi
Kisruh di RS Sumber Hidup yang berdampak pada keluarnya dokter spesialis memicu kekhawatiran serius terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan di ibu kota Provinsi Maluku.
Persoalan yang disebut-sebut berkaitan dengan tunggakan upah itu kini menjadi sorotan DPRD Kota Ambon.
Wakil Ketua Komsi I DPRD Kota Ambon, M Fadly Toisutta menegaskan, meskipun rumah sakit tersebut dikelola swasta, dampak yang ditimbulkan langsung dirasakan masyarakat sehingga tidak bisa diabaikan.
“Ini bukan sekadar persoalan internal rumah sakit. Ketika dokter spesialis keluar, yang terdampak adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujarnya kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (15/4).
Fadly mengungkapkan, Ambon sebagai ibu kota provinsi memiliki beban layanan kesehatan yang tinggi, karena menjadi pusat rujukan dari berbagai kabupaten/kota di Maluku.
Kondisi ini menuntut seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit swasta, untuk tetap menjaga kualitas layanan secara maksimal.
Menurutnya, DPRD akan segera memanggil manajemen RS Sumber Hidup bersama Dinas Kesehatan Kota Ambon guna mengurai akar persoalan dan memastikan pelaynan kepada pasien tidak terganggu.
“Kita ingin memastikan pelayanan tetap berjalan. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban akibat persoalan upah atau manajemen,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kasus serupa yang pernah terjadi di RS Bhakti Rahayu terkait persoalan upah tenaga medis. Saat itu, DPRD turut memfasilitasi penyelesaian agar pelayanan kesehatan tetap berjalan normal.
Fadly menilai, Pemerintah Kota Ambon tidak boleh bersikap pasif. Meski rumah sakit dikelola pihak swasta, fungsi pengawasan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama dalam menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Pemerintah harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan terbaik,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD akan memediasi pertemuan antara Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit dalam waktu dekat.
Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan solusi cepat agar krisis tenaga medis tidak berlarut-larut dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
“Kita tidak ingin persoalan ini berlarut. Harus segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Tanyakan ke Sinode
Terpisah, Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menegaskan bahwa persoalan jabatan Direktur Rumah Sakit Sumber Hidup bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon.
Hal tersebut disampaikan Wattimena saat dikonfirmasi terkait masih dijabatnya posisi direktur oleh pejabat yang sebelumnya hanya diperbantukan untuk kebutuhan akreditasi rumah sakit.
Menjawab pertanyaan tersebut, Walikota secara singkat menyarankan agar konfirmasi dilakukan langsung kepada pihak yang berwenang.
“Jangan tanyakan kepada saya. Langsung saja tanyakan ke Sinode,” tegasnya kepada Siwalima di Balai Kota Ambon, Rabu (15/4).
Pemerintah Kota Ambon menegaskan bahwa pengelolaan Rumah Sakit Sumber Hidup berada di bawah kewenangan pihak Sinode, sehingga penjelasan lebih lanjut perlu diperoleh langsung dari institusi tersebut.
Bakal Mogok Kerja
Seperti diberitakan sebelumnya, hingga kini sejumlah dokter spesialis belum mau memberikan pelayanan di ruang rawat inap dan poliklinik pada Rumah Sakit Sumber Hidup Ambon milik Sinode GPM itu.
Pasalnya, tuntutan para dokter spesialis ini belum dipenuhi oleh pihak Yayasan Kesehatan GPM maupun MPH Sinode GPM.
Kepada Siwalima, para dokter spesialis ini mengaku, sejak keresahan mereka dipublikasikan di media massa, pihak Yayasan bersama sang direktur kemudian menggelar rapat untuk menyikapi hal tersebut.
“Informasi yang kita dapat itu, setalah berita kita keluar di koran langsung mereka gelar rapat di Kantor Sinode untuk sikapi hal ini,” beber para dokter.
Setelah rapat itu menurut para dokter spesialis, pihak manajemen langsung diperintahkan untuk membayar jasa para dokter spesialis. Namun sayangnya pembayaran jasa yang mereka berikan juga tidak sesuai tuntutan, sebab hanya 40 persen dari total jasa yang harus diterima para dokter.
Karena pembayaran jasa hanya diberikan 40% dr total jasa yang harus diterima, maka dokter-dokter spesialis memutuskan untuk tetap tidak melakukan pelayanan spesialis di ruang rawat inap maupun poliklinik.
“Jadi dari total yang harus bayar jasa kami para dokter spesialis itu sebesar 1,6 miliar lebih, mereka hanya bayar kepada kita sekitar kurang lebih Rp600 jutaan, sehingga masih tersisa Rp1 miliar lebih yang belum dibayarkan,” beber para dokter spesialis ini.
Para dokter sepsialis ini menegaskan, selama tuntutan mereka tidak dipenuhi oleg sang Direktur RS Sumber Hidup dr Thrifindana Abednego dan pihak manajemen, maka para dokter sepsialis ini tak akan memberikan pelayanan di RS Sumber Hidup.
“Tuntutan kami ini pertama, Pembayaran jasa harus sampai dengan bulan Febuari 2026, sebab pihak BPJS Kesehatan sudah membayar ke RS Sumber Hidup sampai dengan bulan Febuari 2026. Kedua, Kami para dokter spesialis tetappada pendirian minta Direktur RS Sumber Hidup dr Thrifindana Abednego, harus diturunkan dan kembali bekerja dan fokus sebagai ASN di puskesmas sesuai bidang tugasnya,” tegas para dokter spesialis dalam tuntutan mereka.
Para dokter spesialis ini menghimbau kepada masyarakat bila ingin mendapatkan pelayanan selain penyakit dalam, jangan dulu ke RS Sumber Hidup, lebih baik ke rumah sakit lain dulu untuk sekarang ini.
“Kami himbau masyarakat yang hendak masuk RS Sumber Hidup, selain penyakit dalam, jangan dulu ke rumah sakit ini, sebab tak ada dokter spesialis untuk sementara waktu, dan disarankan lebih baik ke rumah sakit lain dalu,” himbau para dokter spesialis.(S-20/Mg-1).
