AMBON, Siwalimanews – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada kuartal II tahun 2025, hanya sebesar 3.39 persen atau melambat jika dibanding kuartal pertama.
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Maluku pada kuartal I sebesar 5.07 persen atau tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 4,87 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistiik Maluku dijelaskan, capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II yang lambat ini, menempatkan Maluku berada di posisi ke 33 dari 38 provinsi di Indonesia atau dibawah Provinsi Papua dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3.55.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada kuartal II ini diduga disebabkan minimnya belanja pemerintah daerah yang berdampak pada jumlah uang beredar ditengah masyarakat.
Sumber Siwalimanews di lingkungan BPKAD Maluku menyebutkan, sampai saat ini realisasi belanja pemerintah provinsi baru mencapai Rp1.48 triliun dari postur belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD murni 2025 sebesar Rp3,136 triliun atau baru 47 persen.
Realisasi belanja daerah tersebut tentu masih minim, mengingat tahun anggaran 2025 hanya tersisa tiga bulan, artinya jika belanja daerah tidak digenjot, maka dipastikan pertumbuhan ekonomi tidak akan meningkat.
“Belanja kita baru Rp1.48 triliun dan ini sangat minim sebenarnya karena belum mencapai 50 persen. Bagaimana pertumbuhan ekonomi akan menggeliat kalau belanja daerah minim seperti ini,” ucap sumber tersebut yang meminta namanya tidak dikorankan, Sabtu (27/9).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Maluku saat ini masih bertumpuh pada belanja dari pemerintah, baik melalui proyek-proyek maupun belanja operasi seperti pembayaran gaji ASN.
Sementara disisi lain, masih ada begitu banyak proyek pemerintah yang belum ditenderkan sampai dengan saat ini, ditambah lagi dengan penyelesaian hak-hak ASN seperti TPP yang berjalan lambat.
“Memang proyek yang tersisa itu tidak besar-besar tapi kalau dijumlahkan itu cukup banyak dan kalau ini didorong agar dipercepat, maka akan berdampak pada beredarnya uang yang cukup ditengah masyarakat dan ekonomi akan menggeliat disitu,” jelas sumber itu.
Sumber ini mengaku, dalam perubahan APBD 2025 terjadi rasional dari postur belanja, namun jika kinerja BPKAD seperti ini yang lambat dalam mendorong belanja pemerintah, maka diprediksi pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat pada kuartal III atau akhir tahun mendatang.
Karenanya ia berharap Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dapat mengevaluasi kinerja BPKAD, sehingga dapat mendorong percepatan belanja pemerintah sesuai yang telah dianggarkan.(S-20)
