AMBON, Siwalima.id - Dunia pendidikan di Maluku kembali mencatatkan capaian membanggakan, dimana dosen pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pattimura Valdy Rijoly, menjadi dosen pertama di fakultas tersebut yang berhasil meraih gelar doktor di Martin School of Public Policy and Administration, University of Kentucky, Amerika Serikat.

Valdy menyelesaikan program Doctor of Philosophy (PhD) in Public Policy and Development Economics setelah menempuh studi sejak 2021.

Pria kelahiran Ambon tahun 1988 itu dijadwalkan kembali ke tanah air untuk melanjutkan pengabdian sebagai akademisi dan peneliti di Unpatti.

Tumbuh dari Keterbatasan

Kepada Siwalima.id melalui telepon selulernya, Kamis (11/12) Rijaoly menuturkan, perjalanan akademiknya berangkat dari keyakinan keluarga, bahwa pendidikan merupakan jalan untuk memperbaiki kehidupan.

“Dalam keluarga kami selalu ditanamkan, bahwa jika ingin mengubah hidup, belajar harus menjadi prioritas,” ucap Rijoly.

Ia tumbuh di Ambon pada masa pasca konflik, menyaksikan secara langsung tantangan pembangunan, ketimpangan layanan publik dan ketidaksesuaian antara anggaran pemerintah dan kondisi masyarakat.

Pengalaman itulah yang membentuk minatnya pada ekonomi pembangunan dan kebijakan publik.

Aktivis Kampus dengan Kepedulian Sosial

Sebelum menjadi dosen, Rijoly aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Ia pernah memimpin Dewan Mahasiswa Fakultas dan kemudian dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi se-Indonesia (ISMEI).

Pengalaman organisasi tersebut, memperluas pandangannya mengenai kesenjangan pembangunan di daerah dan mendorongnya melanjutkan studi pada bidang kebijakan publik.

Kembali untuk Mengabdi

Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Rijoly menegaskan komitmennya untuk kembali ke Ambon dan berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya terkait perencanaan dan efektivitas kebijakan daerah.

“Saya ingin riset-riset ini kembali ke masyarakat, terutama untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik di Maluku,” tandas Rijoly.(S-25)