AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku menggelar rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2025.

Paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama Baileo Rakyat Karang Pajang, Rabu (30/9) malam itu, dipimpin Ketua DPRD Benhur Watubun didampingi dua wakil ketua masing-masing Aziz Sangkala dan Johan Lewerissa serta turut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Abdullah Vanath dan Sekda Sadli Ie.

Dalam penyampaian kata akhir fraksi itu, sejumlah catatan penting disampaikan seluruh fraksi, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah kabupaten, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai kritik, akibat kasus keracunan puluhan siswa di Maluku, serta tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru SMA/SMK.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang menerima catatan-catatan setiap fraksi itu menjelaskan, meski kondisi keuangan daerah tengah dilakukan efisiensi, namun pemerintah akan mengkaji secara serius semua masukan yang disampaikan.

“Semua masukan fraksi kami terima dengan baik. Meski kita berada dalam situasi efisiensi anggaran, pemerintah provinsi akan mengkaji secara menyeluruh setiap usulan ini,” ucap gubernur.

Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian adalah, usulan dari Fraksi Golkar agar Pemprov Maluku melakukan pinjaman ke pemerintah pusat demi percepatan pembangunan infrastruktur.

Menurut gubernur, langkah itu dapat dipertimbangkan selama pemanfaatannya nanti tepat sasaran.

“Tidak semua pinjaman menjadi beban. Ada kalanya justru membuka jalan bagi percepatan pembangunan. Yang terpenting adalah kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga agar pinjaman benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tandas gubernur.

Menurut gubernur, kondisi fiskal Maluku masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Karena itu, dalam mengelola APBD, pemerintah harus realistis dan menerapkan kebijakan anggaran yang ketat.

“Masukan DPRD akan kami sikapi secara serius karena semua pandangan fraksi saya nilai konstruktif. Kita perlu memahami, bahwa APBD Perubahan bukan berarti menambah pendapatan, melainkan bentuk penyesuaian. Kalau pendapatan berkurang, tentu kita harus menyesuaikan dengan kebijakan keuangan yang ketat dan realistis,” ucap gubernur.

Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola badan usaha milik daerah yang hingga kini sebagian besar belum menunjukkan hasil yang optimal.

“Ini tantangan bagi pemerintah daerah ke depan untuk melakukan perbaikan,” janji gubernur.

Sementara menyangkut dengan penempatan pejabat eselon II, gubernur menegaskan, hal itu merupakan kewenangan atributif dirinya, meski masukan DPRD tetap menjadi bahan pertimbangan, namun dipastikan penempatan pejabat akan dilakukan secara tepat dan sesuai kompetensi, terutama di bidang manajemen pendidikan.

“Pada akhirnya, semua harapan masyarakat tentu akan kami jawab dengan kerja nyata. Untuk sementara mungkin ada pejabat pelaksana tugas, tetapi saya pastikan nantinya orang yang ditempatkan benar-benar tepat di posisi strategis, demi kemajuan Maluku,” tegas gubernur.(S-26)