AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Hendrik Lewe­ri­ssa memasti­kan, telah minta Ke­men­terian Kese­hatan untuk mem­bantu fasili­tasi in­sentif dokter spesialis di Maluku.

Langkah ini dilaku­kan gubernur, sebagai bentuk respon terha­dap persoalan insentif dokter spesialis yang selama ini men­jadi masalah di Maluku.

Pasalnya, sa­lah satu alasan dokter spesialis enggan melayani mas­-yarakat di Maluku, ka-rena persoalan insentif dokter yang dinilai kecil.

“Ada program Kemenkes untuk memfasilitasi dokter spesialis di wilayah 3T, dimana dokter akan dibe­rikan insentif dan saya sudah minta ke Menteri Kesehatan untuk Maluku juga dapat jatah dari program itu,” tulis gubernur dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwa­lima, Senin (15/9).

Menurut gubernur, kondisi ke­uangan daerah di Maluku, me­mang masih lemah, sehingga mem­bu­tuh­kan dukungan pemerintah pu­sat, ter­masuk dalam memberikan laya­nan kesehatan kepada mas­yarakat.

Untuk itu, jika Maluku menda­patkan kesempatan untuk menik­mati program ini, maka secara tidak langsung, dokter spesialis yang bertugas di wilayah terpencil akan diberikan insentif dan fasilitas penunjang, sehingga dokter akan betah tinggal di Maluku.

Disamping itu, pemprov juga se­mentara berupaya, untuk memas­tikan ketersediaan sumber daya manusia, khususnya dokter spe­sialis melalui Fakultas Kedok­teran Unpatti.

“Saya sudah minta kepada Menteri Kesehatan, agar Fakultas Kedokteran Unpatti membuka program studi dokter spesialis, paling kurang untuk sementara penyakit dalam dulu dan kita bersyukur su­dah ada lampu hijau dari Kemen­kes,” jelas gubernur.

Jika Unpatti telah diberikan izin membuka program dokter spesia­lis, lanjut gubernur, maka Maluku bisa mandiri memproduksi dokter ahli, sebab bila bergantung dari luar juga, ini akan menjadi masalah.

“Dengan rata-rata insentif yang diberikan sekarang tidak menarik bagi mereka, kecuali dokter spe­sia­lis yang mencintai gunung ta­nah ini, kalau tidak sampai kapan­pun kita akan kesulitan dengan dokter spesialis,” tutur gubernur. (S-20)