AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa, terus mendorong kemandirian pangan di Maluku dengan jalan penguatan pertanian sebagai ujung tombak.
Langkah ini, dilakukan gubernur guna membawa Maluku keluar dari kondisi ketergantungan masyarakat dengan pasokan komoditas pangan dari luar yang terjadi selama ini.
Untuk itu, pemerintah provinsi terus mendorong kemandirian ekonomi daerah, namun harus diakui Maluku masih bergantung pada pasokan komoditas dari luar seperti Surabaya dan Makassar.
Ketergantungan terhadap pasokan komoditas luar inilah yang menyebabkan disparitas harga barang yang sangat tinggi di Maluku, artinya masih sangat menyolok harga barang antara Kota Ambon dengan beberapa daerah di luar Ambon seperti di MBD, Aru, SBT dan Tanimbar.
“Kita harus jujur, kalau kita sangat tergantung kepada pasokan komoditas ini dari luar kalau bukan dari Surabaya datangnya dari Makassar. Sebut saja cabe, bawang dan yang lainnya, kebanyakan itu dipasok dari Makassar,” ucap gubernur kepada Siwalima.id di Ambon, Jumat (2/1).
Kondisi ketergantungan ini kata gubernur, tentu berbanding terbalik dengan sumber daya yang dimiliki, sebab Maluku merupakan daerah yang mestinya tidak boleh bergantung pada komoditas luar jika masyarakat memanfaatkan lahan produktif untuk ditanam cabai, bawang dan komoditas lainnya.
Apalagi, Maluku merupakan daerah iklim tropis, dimana curah hujan dan sinar matahari itu berimbang setiap tahun sehingga mendukung Maluku menjadi produsen khususnya terhadap komoditas-komoditas yang bisa dihasilkan di daerah.
"Fakta pasarnya adalah, kita tergantung kepada pasukan dari luar. Untunglah pemerintah provinsi tetap mengontrol inflasi tetap terkendali yang dibuktikan dengan penghargaan sebagai provinsi yang berhasil mengendalikan inflasi terbaik kedua di Indonesia kalau tidak, maka sudah bahaya juga,” tandas gubernur.
Gubernur menegaskan, jika ingin mentransformasi Maluku, maka harus dipastikan perlahan-lahan ketergantungan terhadap pasokan komoditas dari luar harus dikurangi dengan jalan Maluku harus menjadi produser bagi kebutuhan dalam daerah sendiri.
Pemprov Maluku, berkepentingan untuk memastikan suatu saat nanti, disparitas harga ini harus diminimalisir dengan mendorong penguatan komoditas kemandirian pangan lokal
"Kita jangan jadi konsumen saja, sebab kalau terganggu pasokan karena cuaca ekstrem atau spekulan pasar menahan distribusi barang yang menyebabkan inflasi karena pasokan sangat terbatas, sementara permintaan tinggi tentu pemerintah dan masyarakat yang dirugikan makanya kita terus mendorong penguatan pertanian sebagai ujung tombak kemandirian pangan di Maluku,” tegas gubernur.(S-20)
