AMBON, Siwalima.id - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menemui Gubernur Maluku, Hendrik Le­werissa guna membahas percepat realisasi Proyek Strategis Nasio­nal Pengembangan Lapangan Abadi Masela.

Kedatangan tim SKK Migas yang dipimpin Deputi Dukungan Bisnis, Eka Bhayu Setta dan se­jumlah tim ahli Kementerian ESDM di Ambon, sebagai bentuk kese­riusan Pemerintah Pusat untuk merealisasikan lapangan gas laut dalam terbesar di Indonesia itu.

Pertemuan yang berlangsung tertutup bertempat di lantai VI Kantor Gubernur, Selasa (31/3) itu membicarakan sejumlah isu, terkait dengan upaya percepatan realisasi pembangunan lapangan abadi Blok Masela.

Gubernur mengatakan perte­muan bersama SKK Migas dan tim dari Kementerian ESDM memiliki arti penting dan mendasar karena membahas proyek strategis nasio­nal pembangunan kilang gas alam lapangan abadi blok Masela.

“Pertemuan ini bertujuan me­nyatukan langkah kita dalam me­nyikapi rencana percepatan pem­bangunan lapangan abadi blok Masela. Tentu ada banyak yang dibicarakan dan subtansi yang dibicarakan dan ada kesepahaman yang yang tercapai,” ucap Guber­nur.

Proyek Blok Masela kata Gu­ber­nur bukan hanya menjadi kepen­tingan nasional dalam rangka men­jaga ketahanan energi, tetapi juga harapan besar masyarakat Maluku untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

Sebagai bentuk dukungan terha­dap percepatan pengembangan wilayah kerja Masela telah, ditetap­kan Keputusan Gubernur Nomor 519 Tahun 2026 tentang pembentukan tim terpadu dan sekretariat pelak­sana penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka pe­nyediaan tanah untuk pembangu­nan kilang pencairan gas alam be­serta fasilitas pendukung pengem­bangan lapangan abadi wilayah kerja masela di Kabupaten Kepulau­an Tanimbar.

Gubernur menegaskan telah me­me­rintahkan tim terpadu agar sece­patnya bergerak sesuai rencana aksi di lapangan dengan tetap berkoor­dinasi secara eksternal dengan stakeholder terkait dan akurat dalam mengambil keputusan namun tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

Apalagi pelepasan kawasan hutan oleh pemerintah melalui keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 6 tahun 2026 telah menjadi dasar bagi tim terpadu bekerja ke depan guna menyelesaikan dampak sosial kemasyarakatan.

“Saya mintakan kepada tim agar sungguh-sungguh mempelajari aturan dan berbagai regulasi yang mengatur tentang penyediaan tanah bagi pembangunan kilang gas alam Blok Masela, sehingga tidak menim­bulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur menekan penting tim terpadu menjaga titik keseimbangan yaitu kepentingan negara di satu sisi, dan kepentingan masyarakat di sisi lain artinya PSN ini sangat penting untuk segera direalisasikan, tetapi kepentingan masyarakat jangan diabaikan.

Tim terpadu sambung Gubernur harus berkoordinasi dengan SKK Migas dan Inpex untuk mencari dasar-dasar hukum yang memung­kinkan hak-hak masyarakat tidak terabaikan dan disaat yang sama SKK Migas sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah, tetap dapat menjaga akuntabilitasnya.

Gubernur optimis bila progres pengembangan wilayah kerja Ma­sela berjalan sesuai rencana yang ditetapkan dan pekerjaan fisik konstruksi dapat segera dilakukan, maka kilang Blok Masela sudah bisa berproduksi di tahun 2027 atau 2028.

“Intinya pengembangan lapangan abadi Blok Masela ini adalah proyek strategis nasional karena menjadi atensi serius pemerintah baik Pem­pus maupun Pemda, oleh karena itu semua pihak harus kolaborasi dan bersinergi karena proyek ini mem­butuhkan dukungan masyarakat,” tegas Gubernur.

Gubernur pun meminta masyara­kat Maluku untuk mendoakan agar pengembangan lapangan abadi Blok Masela dapat terlaksana dalam waktu yang cepat.

Dewan Dorong

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Muhammad Fauzan Raha­warin, menekankan pentingnya pelibatan sumber daya manusia (SDM) lokal serta percepatan pembangunan infrastruktur dalam pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat bersama Pemerintah Provinsi Maluku, SKK Migas, dan INPEX Corporation terkait rencana groundbreaking proyek di Kabupa­ten Kepulauan Tanimbar, Selasa (31/3).

Fauzan mengapresiasi kehadiran seluruh pemangku kepentingan dalam rapat tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam mendorong perce­patan pengembangan Blok Masela.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan kesiapan semua stakeholder terkait rencana pengem­bangan Blok Masela,” ujarnya.

Fauzan menegaskan bahwa peli­ba­tan tenaga kerja lokal harus men­jadi perhatian utama. Ia secara khu­sus meminta agar Universitas Patti­mura dilibatkan dalam proses rekrutmen.

“Kami minta secara khusus agar Universitas Pattimura dilibatkan dalam proses rekrutmen dan pemberdayaan tenaga kerja yang akan terlibat dalam proyek INPEX atau Blok Masela,” tegasnya.

Selain aspek ketenagakerjaan, Fauzan juga menyoroti pentingnya mitigasi risiko, mengingat lokasi produksi gas berada di daratan.

“Karena produksinya di darat, maka mitigasi penanggulangan risi­ko bencana harus menjadi prioritas utama bagi INPEX,” katanya.

Menurutnya, kesiapan infra­struktur di wilayah terdampak masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di kawasan Tanimbar.

“Infrastruktur pendukung, terma­suk bandara, saat ini belum sepe­nuhnya memenuhi standar. Ini harus menjadi perhatian agar ke depan seluruh fasilitas penunjang dapat dilengkapi,” ujarnya.

Terkait aspirasi masyarakat, khu­susnya nelayan, Fauzan memastikan hal tersebut menjadi perhatian, meski pembahasan teknis akan dita­ngani pemerintah daerah.

Ia pun optimistis proyek Blok Masela akan membawa dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat.

“Kedepan akan ada efek berganda (multiplier effect) dari proyek ini, terutama bagi pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Tanimbar,” pungkas­nya.(S-20/S-26)