AMBON, Siwalima.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipastikan akan melakukan survei terhadap ratusan desa yang masuk sebagai calon kampung nelayan merah putih di Maluku.
Kepastian survey ini disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif saat melakukan sosialisasi pembangunan kampung nelayan merah putih di Maluku tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Gubernur, Kamis (12/3).
Mantan Kapolda Maluku ini mengaku, kedatangannya ini merupakan penugasan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, untuk melihat kesiapan daerah dalam pembangunan kampung nelayan merah putih.
Program ini, merupakan program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui tata kelola perikanan yang lebih baik, modernisasi peralatan, serta pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan pesisir.
Ia mengaku, di tahun 2025 kemarin, Provinsi Maluku memang belum mendapatkan alokasi kampung nelayan yang banyak, sebab tercatat hanya dua kampung nelayan yang dibangun di Maluku yakni di Kota Tual dan Kabupaten Buru.
“Untuk tahun 2026 ini memang kami telah menerima lebih dari seratus usulan lokasi dari Maluku, yang selanjutnya akan melalui proses survei oleh tim kami,” ungkap Latif.
Latif mengaku, Maluku sebagai daerah dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, maka program kampung nelayan merah putih ini, harus dapat menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Disisi lain kampung nelayan nantinya diharapkan juga, dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku.
“Jika hasil survei menunjukkan banyak lokasi di Maluku yang memenuhi syarat, maka peluang untuk pembangunan akan semakin besar. Artinya apabila 150 lokasi memenuhi kriteria, tentu akan kami dorong untuk dapat dibangun,” janji Latif.
Latif juga minta, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar terus memberikan dukungan terhadap program ini, khususnya untuk pengembangan kampung nelayan merah putih di Kota Tual dan Kabupaten Buru, yang dinilai telah berjalan dengan baik.
Pasca pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat, maka pengelolaan operasional kampung nelayan merah putih akan diserahkan kepada koperasi desa merah putih di masing-masing daerah untuk dikelola.
“Kita berharap program ini dapat menjadi gerakan pembangunan berbasis masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, guna mewujudkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku,” harap Latif.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa pada eksmepatan itu, menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Maluku.
Pasalnya, di tahun 2025 kemarin Provinsi Maluku telah mendapatkan dua lokasi pembangunan kampung nelayan merah putih yaitu di Kota Tual dan Kabupaten Buru. “Intinya kita bersyukur kepada pemerintah pusat karena pada tahun kemairn Maluku sudah dapat dua lokasi pembangunan. Kita berharap tahun ini akan ada lebih banyak lagi desa atau kampung yang memenuhi syarat untuk jadi kampung nelayan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucap gubernur. (S-20)
