AMBON, Siwalima.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman memastikan, akan memberikan dukungan penuh terhadap penanganan Rumah tak Layak Huni (RTLH) di Maluku.

Dukungan ini, diberikan Kementerian PKP, sebagai respon atas permintaan Pemerintah Provinsi Maluku, terkait kondisi perumahan tidak layak huni yang masih cukup tinggi.

Komitmen ini disampaikan Staf Ahli Menteri PKP Bidang Sosial Ekonomi, Budaya, IPTEK, Industri dan Lingkungan Tasdiyanto, usai pertemuan antara Komisi V dengan Gubernur Maluku, Kamis (30/10).

Tasdiyanto mengungkapkan, dalam pemaparan materi, Gubernur Maluku menyampaikan sekitar 70 persen kondisi rumah di wilayah Maluku masih tergolong tidak layak huni .

Pemda minta agar pemerintah pusat dapat mendukung dengan penambahan kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan fasilitas pembiayaan perumahan, seperti FLPP dan subsidi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Pak gubernur minta sudah kalau biasa kuota BSPS-nya ditambah dan tentu kami sangat mendukung usulan tersebut," ujar Tasdiyanto.

Menurut Tasdiyanto, Kementerian PKP tentu mendukung setiap perjuangan yang dilakukan kepala daerah, apalagi menyangkut ketersediaan perumahan yang layak huni sesuai visi besar presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya Kementerian PKP, upaya gubernur meminta tambahan kuota program BSPS juga telah mendapat dukungan dari Komisi V DPR guna penguatan program perumahan di wilayah pesisir.

"Prinsipnya kalau Komisi V sudah setuju, maka pasti Kementerian PKP juga akan mendukung," tandas Tasdiyanto.

Tasdiyanto memastikan, seluruh masukan terkait program perumahan akan menjadi pertimbangan dalam menyusun langkah prioritas guna mendukung percepatan pembangunan maupun peningkatan kualitas perumahan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.(S-20)