KOMISI III DPRD Maluku menerima kunjungan pimpinan dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam pertemuan resmi yang berlangsung di ruang rapat Komisi III, Kamis (27/12).
Agenda itu dipimpin langsung Ketua Komisi III, Alhidayat Wajo, sebagai tindak lanjut atas usulan pinjaman daerah senilai Rp1,5 triliun serta desakan agar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan provinsi, benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat SBB.
Dalam pertemuan tersebut, Banggar SBB menyampaikan aspirasi terkait dua ruas jalan yang dianggap paling mendesak untuk dibangun, yakni Kairatu–Hunitetu dan Piru–Luhu. Mereka berharap kedua ruas itu diprioritaskan dalam APBD 2026.
“Dua ruas jalan ini diminta Banggar SBB untuk dimasukkan dalam APBD 2026,” ujar Wajo.
Wajo menjelaskan, Komisi III telah menyampaikan aspirasi dimaksud ke Badan Anggaran DPRD Maluku. Selain itu, TAPD juga tengah menyusun skema pembiayaan pasca penandatanganan KUA-PPAS, termasuk menggerakkan Panitia Kerja (Panja) yang kini aktif bekerja.
Ia menekankan bahwa usulan tersebut telah menjadi pertimbangan Panja. Namun perhitungan anggaran harus tetap disusun secara seimbang agar seluruh wilayah di Maluku mendapatkan alokasi pembangunan yang adil. Meski begitu, pihaknya mendorong agar aspirasi dari SBB tetap masuk dalam pembahasan lanjutan.
“Ini berkaitan dengan visi Gubernur tentang konektivitas. Di Luhu ada layanan pelayaran ferry, jadi akses jalannya harus terhubung agar mobilitas masyarakat benar-benar lancar,” tandasnya.
Wajo juga menyinggung isu ruas Inamosol yang telah masuk dalam usulan Pemprov Maluku. Sementara jalur Kairatu–Hunitetu sudah tercatat dalam prioritas awal.
“Kami meminta Pemprov untuk melakukan refocusing agar pinjaman ini benar-benar diarahkan ke infrastruktur yang memberi dampak ekonomi dan mampu meningkatkan pendapatan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD SBB, Andarias Hengky Kolly, menyampaikan apresiasi atas perhatian serius Komisi III terhadap kebutuhan daerahnya. Ia mengakui dalam beberapa tahun terakhir efisiensi anggaran telah memperlambat pembangunan di SBB.
“Kami datang karena mendengar ada pinjaman Pemprov Maluku sebesar Rp1,5 triliun. Harapan kami sederhana: minimal ruas jalan provinsi di SBB bisa diperhatikan. Tapi setelah kami bertemu, ternyata perhatian DPRD Maluku jauh lebih besar dari yang kami bayangkan,” ungkap Kolly.
Ia menegaskan bahwa dua ruas jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat adalah Kairatu–Hunitetu dan Piru–Luhu, dengan total panjang sekitar 40 kilometer.
“Harapan kami dua ruas jalan itu dapat menjadi prioritas Pemerintah Provinsi,” kata Kolly. (S-26)
