AMBON, Siwalima.id - Komisi Pemberantasan Korupsi minta kepada pemkot untuk melakukan pembenahan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini penting, sebagai langkah utama dalam memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Permintaan itu disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua Manurung, dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (29/4) kemarin.
Pasalnta kata Maruli, kualitas perencanaan merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan program pemerintah, sekaligus menjadi instrumen efektif untuk meminimalisir potensi penyimpangan anggaran.
“Apabila perencanaan tidak disusun dengan baik, terukur dan jelas, maka risiko kegagalan pelaksanaan program maupun potensi terjadinya penyimpangan akan semakin besar,” tandas Maruli.
Ia menegaskan, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari tahap penyusunan rencana kerja, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan.
Upaya tersebut juga harus diiringi dengan penguatan fungsi pengawasan internal sebagai mekanisme kontrol utama. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah dituntut berjalan optimal, baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun efektivitas belanja.
“Setiap rupiah yang digunakan harus tepat sasaran, memberi manfaat nyata, serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan,” pesan Maruli.
Maruli juga mengingatkan, pentingnya ketelitian dalam setiap proses administrasi. Hal ini dikarenakan, berbagai kasus penyimpangan berawal dari hal-hal kecil yang kerap diabaikan.
“Upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan komitmen, tetapi harus diwujudkan melalui sistem kerja yang kuat serta disiplin tinggi dalam menjalankan tugas,” cetus Maruli.
Maruli berharap, melalui penguatan sistem perencanaan dan tata kelola keuangan, Pemkot Ambon mampu membangun pemerintahan yang transparan, efektif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Prinsip kerja KPK berpegang pada ungkapan the devil is in the details, atau potensi kesalahan muncul dari hal-hal kecil. Karena itu, fokus utama daerah adalah optimalisasi pendapatan dan penggunaan belanja. Jika kita gagal susun perencanaan dengan baik, maka sama saja dengan merencanakan kegagalan,” tandas Maruli.(Mg-1)
