TIAKUR, Siwalima,id - Sebanyak lima fraksi di DPRD Kabupaten MBD menyetujui Rancangan APBD Tahun 2026.

Persetujuan itu disampaikan dalam kata akhir fraksi saat DPRD dalam Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2026.

Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD MBD, Sabtu (29/11) sore kemarin, dipimpin Ketua DPRD MBD, Petrus A Tunai dan dihadiri Wakil Bupati MBD, Agustinus Lekwarday Kilikily, Sekda MBD Eduard Davidz, pimpinan OPD, Anggota DPRD MBD serta undangan lainnya.

Lima fraksi tersebut yakni Fraksi Merah Putih, Fraksi Cahaya, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan.

Ketua DPRD MBD Petrus A Tunai, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sehingga Rancangan APBD Tahun 2026 ini dapat diparipurnakan saat ini.

Dia meminta setiap OPD dapat terus berkreasi dengan inovasi tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) MBD demi kesejahteraan MBD.

“Teruslah berjalan kedepan. Tak perlu seberapa sering kita terjatuh. Selama kita tetap berusaha untuk bangkit, maka kita semakin dekat dengan tujuan kita. Yang terpenting adalah jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidup,” harapnya.

Sementara itu Wakil Bupati MBD Agustinus Lekwarday Kilikily, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, saran, dan dukungan konstruktif bagi penyempurnaan rancangan APBD tahun 2026.

Sementara itu, Wabup menjelaskan, sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026, tema pembangunan daerah kita di tahun depan adalah” Mem­-bangun Kesejahteran Masyarakat Menuju MBD Maju, Unggul dan Berkelanjutan.

“Tema ini menggambarkan komit­men kita untuk mendorong perce­patan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, serta memastikan keberlanjutan bagi generasi masa depan,” ujarnya.

Menurut Wabup, MBD pada ta­hun 2026 nanti prioritas kebijakan pemba­ngunan ekonomi daerah diarahkan pada empat prioritas utama yakni pertama peningkatan kualitas SDM melalui penguatan pendidikan, kese­hatan, dan keterampilan masyarakat.

Kedua peningkatan perekonomian masyarakat mendorong sektor ung­gulan, pemberdayaan UMKM dan peningkatan pendapatan masyara­kat. Ketiga, pemerataan infrastruktur menekankan konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan percepatan infrastruktur desa-kota, serta keem­pat peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan, tata kelolah yang transparan dan birokrasi yang adaptif menuju manajemen talenta.

“Rencana kebijakan pendapatan dirancang dengan fokus pada optimalisasi sumber-sumber penda­pa­tan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retri­busi untuk meningkatkan akurasi, efisiensi dan transparansi  serta menimbulkan kepercayaan rakyat. Peningkatan efektivitas pengelo­lahan BUMD agar lebih profesional dalam memberikan kontribusi signifikan bagi PAD. Peningkatan kualitas basis data wajib pajak dan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat. Optimalisasi dana transfer melalui perencanaan berkinerja, pelaporan tepat waktu, serta penyehatan fiskal,” katanya.

Dirinya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpi­nan dan anggota DPRD MBD yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pemikiran dalam pembahasan APBD tahun 2026. (S-28)