AMBON, Siwalima.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, terus mendorong perluasan akses keuangan masyarakat melalui, penguatan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Pleno TPAKD Provinsi Maluku Semester II tahun 2025
Kepala OJK Maluku, Andi Muhammad Yusuf menjelaskan, rapat pleno ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD tahun 2025, sekaligus menetapkan program kerja tahun 2026.
“Program yang dirumuskan, diharapkan mampu memperluas akses keuangan masyarakat, mendukung pembiayaan UMKM, serta selaras dengan target Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD) 2029 dan agenda Sapta Cita Lawamena,” jelas Andi.
Sapta Cita Lawamena kata Andi, merupakan visi transformasi pembangunan Maluku menuju daerah yang maju, adil dan sejahtera dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Untuk evaluasi program kerja yang dipimpin Sekretaris TPAKD Provinsi Maluku, Onesimus Soumeru, dipaparkan sejumlah capaian utama sepanjang 2025, antara lain pelaksanaan tiga kegiatan business matching UMKM di Ambon, Maluku Tengah, dan Seram Bagian Barat, serta penguatan ekosistem keuangan inklusif berbasis komoditas pala.
Sementara dalam aspek perluasan akses keuangan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Maluku, mencapai Rp 1,0 triliun kepada 21.673 debitur dan pembiayaan kredit/pembiayaan melawan rentenir tercatat Rp 5,6 miliar kepada 349 debitur.
Untuk, Jumlah agen Laku Pandai juga meningkat menjadi 4.075 agen per November 2025.
"Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) mencatat 122.731 rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dengan saldo Rp 37,68 miliar, serta 8.761 rekening non-SimPel dengan saldo Rp 11,38 miliar. Selain itu, pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terus diperkuat melalui penambahan kepesertaan pekerja formal dan informal," beber Andi.
Pada sektor digitalisasi UMKM lanjut Andi, jumlah merchant QRIS bertambah 19.171 sepanjang Januari hingga Oktober 2025.
Sementara pada aspek literasi dan inklusi keuangan, OJK Maluku bersama TPAKD, membuka empat Galeri Investasi Edukasi baru, serta melaksanakan puluhan kegiatan edukasi yang menjangkau ribuan peserta.
Untuk tahun 2026 nanti, rapat pleno menyepakati sejumlah program prioritas antara lain, penguatan ekosistem keuangan inklusif berbasis komoditas unggulan, perluasan penyaluran KUR dan K/PMR, peningkatan agen Laku Pandai, digitalisasi UMKM melalui QRIS, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan melalui Bulan Inklusi Keuangan dan Bulan Literasi Keuangan.
“Program TPAKD Provinsi akan menjadi rujukan bagi TPAKD kabupaten/kota dengan tetap menyesuaikan potensi dan karakteristik masing-masing daerah,” jelas Andi.
Melalui penguatan peran TPAKD, OJK Maluku menargetkan peningkatan inklusi keuangan, perluasan pembiayaan UMKM, serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(S-25)
