AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Kota Ambon memperkuat sumber daya manusia untuk aparatur pengelola BUMDes.
Pengelolaan BUMDes tidak cukup hanya dengan penyertaan modal, baik dari desa, masyarakat maupun kerja sama dengan pihak ketiga.
“Diperlukan kesiapan kelembagaan yang kuat, dasar hukum dan legalitas yang jelas, SDM yang jujur, kompeten dan profesional, serta perencanaan usaha yang matang berbasis potensi desa,” jelas walikota dalam sambutan yang dibacakan Wakil Walikota Ambon, Ely Toisuta ketika membuka workshop bertajuk “Business Feasibility Bootcamp untuk BUMDes” yang berlangsung di salah satu hotel di Ambon, Selasa (24/2).
Dikatakan BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan, serta menjalankan berbagai jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Untuk itu diharapkan melalui kegiatan ini pemerintah berharap selain memperkuat kapasitas pengelola BUMDes juga agar pengurus dapat menganalisis kelayakan usaha secara lebih terstruktur, profesional dan berorientasi pada keberlanjutan
Ia menegaskan, di tengah dinamika dan persaingan ekonomi saat ini, BUMDes dituntut tidak hanya menjalankan usaha, tetapi juga memastikan setiap unit usaha yang dikembangkan benar-benar layak secara finansial, operasional, dan pasar.
Pemerintah Kota Ambon juga berharap para peserta dapat memahami pentingnya studi kelayakan bisnis, mulai dari analisis pasar, aspek teknis, aspek keuangan, hingga manajemen risiko.
Dengan demikian, BUMDes mampu mengambil keputusan usaha yang tepat, meminimalkan risiko kerugian, serta memaksimalkan potensi desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Workshop ini juga diharapkan menjadi ruang diskusi, berbagi pengalaman, serta membangun jejaring kerja sama antara BUMDes dan pihak ketiga.
“Sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam memperkuat ekonomi desa,” tegasnya.
Wawali juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Kebijakan Publik (INDEP) sebagai penyelenggara kegiatan.
Sementara itu, Ketua Umum INDEP, Baretha. M. Titioka menambahkan pihaknya beberapa kali bekerja sama dengan Pemkot amon dalam kegiatan riset dan pengabdian masyarakat, termasuk penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan dan kajian sektor transportasi.
Workshop ini dirancang sebagai laboratorium praktik selama dua hari, 24–25 Februari 2026, dengan metode bootcamp intensif yang menggabungkan paparan interaktif, studi kasus, hingga simulasi bisnis.
“Banyak kegagalan BUMDes bukan karena kurang modal, tetapi karena ketiadaan kepemimpinan strategis dan perencanaan bisnis yang matang,” jelasnya.
Untuk itu pihaknya berharap para peserta tidak hanya membawa sertifikat, tetapi juga membawa dokumen perencanaan usaha yang siap dieksekusi.(Mg-1)
