AMBON, Siwalima.id - Pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah di Provinsi Maluku sampai saat ini belum bergerak.
Padahal program ini yang diharapkan mampu mempercepat konektivitas dan membuka akses investasi itu masih menunggu kepastian lanjutan dari pemerintah pusat.
“Konsep dasar IJD memang diarahkan untuk memperkuat dukungan infrastruktur jalan demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun hingga saat ini, realisasi di Maluku masih dalam tahap menunggu kepastian pelaksanaan,” kata Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy ketika dikonfirmasi Siwalima di ruang kerjanya, Rabu (18/2).
Dikatakan agar mekanisme pengusulan program harus dilakukan secara berjenjang, harus melalui pemerintah provinsi agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di tingkat kementerian.
Hal ini juga sesuai dengan hasil rapat rapat Komisi III DPRD Maluku terkait sinkronisasi data pembangunan antara kabupaten kota dan provinsi yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Jumat pekan lalu.
Menurut Allan,
Ia menyebut, usulan dari kabupaten dan kota yang telah diajukan melalui pemerintah provinsi berpeluang untuk diproses.
Karena itu, ia mengingatkan agar setiap pemerintah daerah mengikuti alur koordinasi yang telah ditetapkan.
“Kabupaten kota sebaiknya menyampaikan usulan ke provinsi terlebih dahulu. Nanti provinsi yang meneruskan ke kementerian. Kalau langsung sendiri-sendiri, bisa terjadi tumpang tindih,” katanya.
Pihaknya juga sampai saat ini belum memperoleh informasi pasti mengenai jadwal pelaksanaan program tersebut. Namun ia memperkirakan pembahasan lanjutan akan dilakukan kembali menjelang akhir tahun.
“Kemungkinan pematangan dokumen pengajuan sekitar Oktober sebelum disampaikan ke kementerian terkait,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya keselarasan perencanaan sejak awal agar program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak saling bertabrakan antar wilayah.
Koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten kota dan provinsi menurutnya, menjadi kunci agar program IJD di Maluku dapat berjalan efektif serta tepat sasaran.
Selain itu bertujuan mendukung konektivitas antar wilayah dan peningkatan investasi di daerah.
“Kalau kita mau program ini benar-benar jalan dan memberi dampak bagi masyarakat, maka semua harus satu jalur dan saling berkoordinasi sejak awal,” ucapnya.(S-26)
