AMBON, Siwalima.id - Pelaksanaan Kongres Biasa Asosiasi Provinsi PSSI Maluku resmi dihentikan.
Keputusan itu disampaikan langsung Asprov PSSI Maluku, setelah menerima instruksi resmi dari PSSI, yang memerintahkan penghentian seluruh tahapan proses pemilihan di tingkat provinsi maupun asosiasi anggota.
Penundaan tersebut ditegaskan, melalui surat Asprov PSSI Maluku, Nomor 511/PSSI-MAL/XII/2025, tertanggal 11 Desember 2025, yang ditandatangani Sekretaris Asprov PSSI Maluku, Marthinus Manuputty.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari surat PSSI, Nomor 6794/PGD/894/XII-2025 tertanggal 10 Desember 2025.
Manuputty mengungkapkan, PSSI menunda seluruh proses pemilihan Asprov se-Indonesia dengan mempertimbangkan empat faktor utama yakni, kondisi nasional, revisi desain besar olahraga nasional, penataan regulasi keuangan daerah dan sosialisasi statuta PSSI 2025.
“Ini perintah langsung dari PSSI. Semua tahapan kongres, mulai dari pendaftaran bakal calon hingga persiapan pemilihan, wajib dihentikan. Asprov Maluku tunduk dan patuh,” tegas Manuputty dalam surat yang diterima redaksi Siwalima.id, Jumat (12/12).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut tidak hanya berlaku untuk Maluku, namun juga untuk seluruh Asprov di Indonesia.
“Ini bukan soal Maluku saja. Ini kebijakan nasional. Seluruh Asprov diminta menghentikan proses pemilihan sampai PSSI mengeluarkan ketetapan baru,” jelas Manuputty.
Menurut Manupautty, ada empat alasan yang membuat proses ini dihentikan atau ditunda yakni, pertama, tentang kondisi nasional dan situasi darurat. PSSI menilai bencana alam di Aceh dan sejumlah wilayah lainnya berdampak pada stabilitas dan kesiapan organisasi.
“Federasi mempertimbangkan situasi nasional. Dalam kondisi seperti ini, PSSI memutuskan proses pemilihan belum bisa dilanjutkan,” jelas Manuputty.
Alasan kedua kata Manuputty, ada revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), ini pemerintah sedang melakukan penataan ulang yang turut mempengaruhi tata kelola organisasi olahraga.
“Sepakbola kembali menjadi prioritas dalam DBON. Karena itu, regulasi dan penataan internal juga harus disesuaikan,” beber Manuputty.
Ketiga Penataan Kebijakan Keuangan Daerah, Manuputty menyebut revisi Permendagri terkait pengelolaan aset dan kerja sama daerah juga menjadi pertimbangan.
“Ada perubahan besar dalam aturan keuangan daerah. Ini ikut berpengaruh pada pengelolaan organisasi olahraga di daerah,” ucap Manuputty.
Sementara keempat yakni, implementasi Statuta PSSI 2025, dimana PSSI menekankan seluruh Asprov wajib memahami dan menyesuaikan diri dengan statuta baru sebelum melaksanakan kongres.
“Statuta 2025 membawa banyak perubahan. PSSI ingin semuanya seragam dulu, baru pemilihan bisa digelar,” kata Manuputty.
Dalam surat tersebut, PSSI juga menyatakan bahwa seluruh rekomendasi kongres yang sudah dikeluarkan sebelumnya, otomatis dicabut dan tidak lagi berlaku.
“Semua rekomendasi yang pernah diterbitkan PSSI untuk proses kongres ini tidak berlaku. Kita hanya mengikuti arahan resmi terbaru,” tegas Manuputty.
Ia menambahkan, PSSI juga sedang menyiapkan ketetapan khusus terkait masa bakti Asprov yang sudah habis masa jabatannya.
“PSSI akan menyeragamkan masa bakti seluruh Asprov. Jadi kita tunggu saja format baru yang akan ditetapkan federasi,” tutur Manuputty.(S-26)
